Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian BUMN Bekerja Sama dengan BP2MI untuk Pengembangan Pekerja Migran

Kompas.com - 18/08/2020, 15:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menandatangi nota kesepahaman dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Kerja sama itu bertujuan untuk memajukan dan memperbaiki nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami yakin dengan kolaborasi BP2MI dan BUMN, kita mampu memenuhi kebutuhan calon PMI berkualitas untuk talenta BUMN," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam penandatanganan nota kesepamahaman yang disiarkan secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Baca juga: BP2MI Terbitkan Aturan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran

Dalam kerja sama tersebut, terdapat empat komitmen Kementerian BUMN dalam memberikan pelindungan bagi PMI.

Antara lain, Kementerian BUMN turut memfasilitasi pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon PMI, serta keberangkatan dan kepulangan PMI, remitansi bagi PMI.

Kemudian, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk purna PMI.

Selain itu, juga terdapat bentuk dukungan BUMN terhadap PMI lainnya, yakni fasilitas pengiriman uang yang disediakan oleh PT POS Indonesia.

Kemudian penyediaan helpdesk keberangkatan dan kepulangan PMI dari PT Angkasa Pura I dan II.

Baca juga: BP2MI Bentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

Benny menuturkan, kerja sama tersebut juga sebagai upaya untuk memerdekan nasib PMI lewat kehadiran negara.

Menurut dia, PMI telah berkontribusi penting dalam memperkuat perekonomian bangsa dengan remitansi sebesar Rp 159, 7 triliun.

"(Nilainya) hampir setara dengan sumbangan migas kita," kata dia.

Sementara itu, Erick menuturkan bahwa kerja sama ini bukti keberpihakan dan kolaborasi instansi pemerintah untuk meningkatkan hidup para pekerja migran.

Menurut Erick, kerja sama ini akan menjadi payung dan ditindaklanjuti dengan perjanjian-perjanjian kerja sama yang konkrit sesuai dengan empat komitmen yang telah disepakati.

Baca juga: Menaker: Kemerdekaan bagi Pekerja Migran adalah Pemenuhan Hak

Dia menyatakan, keberadaan PMI sangat penting. Selain menjadi diaspora bangsa di luar negeri, mereka juga berkontribusi dalam menambah devisa negara.

"Sehingga pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan bantuan agar para pekerja migran dapat hidup dan bekerja dengan tenang di negara lain," kata Erick.

Ia pun berharap kerja sama antara BP2MI dan BUMN dapat berjalan dengan baik dan dapat diperluas di kemudian hari untuk membantu PMI.

"Baik ketika mereka merantau maupun sekembalinya ke tanah air," kata Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com