BP2MI Terbitkan Aturan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran

Kompas.com - 17/08/2020, 23:19 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020). BP2MIKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani menerbitkan Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Benny mengatakan, peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesehahteraan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kita sadari bersama, salah satu masalah yang menjerat PMI bahkan keluarganya adalah jerat utang yang sangat berat yang pada akhirnya mengubur cita-cita saudara-saudara kita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga mereka," ujar Benny dalam konferensi pers, Senin (17/8/2020).

Baca juga: BP2MI Bentuk Satgas Pemberantasan Pengiriman Pekerja Migran Ilegal

BP2MI resmi menerbitkan peraturan tersebut pada Senin (17/8/2020) atau tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, nantinya PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, dan pelatihan kerja.

Kemudian juga pembebasan biaya pada sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

Baca juga: BP2MI Diminta Gandeng BNPT Bekali Calon Pekerja Migran soal Terorisme dan Radikalisme

Peraturan tersebut juga akan membebaskan biaya penempatan pada 10 jenis jabatan yang terkategorikan sebagai jabatan informal dan jabatan rentan.

Jabatan tersebut antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, sopir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas lading atau perkebunan, awak lapal perikanan migran.

Adapun peraturan tersebut telah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Benny mengatakan, peraturan tersebut juga mengatur secara tegas pelarangan terhadap pembebanan biaya pinjaman yang kerap kali dipaksakan secara sepihak dan dipotong dari penghasilan para PMI.

Baca juga: Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Menurut dia, hal tersebut yang menjadikan PMI selama ini tidak dapat merealisasikan mimpinya untuk meraih kesejahteraan keluarga.

“PMI juga tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negera tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia dan akomodasi," kata Benny.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Nasional
Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X