Fahri Hamzah Sebut di Era Jokowi Muncul Klaim Sepihak soal Pancasila

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul klaim-klaim sepihak terkait Pancasila.

Menurut Fahri, hal tersebut menjadi salah satu pemicu awal mengapa masalah terkait ideologi negara ini muncul.

Salah satunya dengan munculnya inisiasi DPR tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dalam acara "Aiman Spesial Kemerdekaan" di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam, semula Fahri menceritakan bahwa di era Presiden BJ Habibie hanya ada satu produksi UU untuk menyelesaikan transisi dalam kehidupan demokrasi negara ini.

Baca juga: HUT ke-75 RI, Hamzah Haz Ajak Masyarakat Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

Kemudian, pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri, kata dia, amandemen konstitusi pun dilakukan tanpa mulai menyentuh teks-teks inti.

"Untuk itu, dikatakan tidak akan ada perdebatan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga relatif pembahasan amandemen empat kali tidak ada masalah. Pembukaan UUD tidak akan diubah oleh Tap MPR, dibahas hanya batang tubuh UUD," ujar dia.

"Di zaman Megawati, selesai empat kali amandemen konstitusi, pembukaan tetap. Masuk ke era SBY, sama sekali tidak menyentuh pasal-pasal teks yang merupakan wilayah sensitif. Kalau mau dibicarakan, harus di MPR," tutur Fahri.

Baca juga: Dapat Bintang Tanda Jasa dari Jokowi, Fahri Hamzah: Saya Akan Terus Mengkritik

Di masa itu, kata dia, bahkan ada sosialisasi masif terhadap empat pilar kebangsaan yang diinisiasi oleh Ketua MPR saat itu, Taufik Kiemas, tetapi tak ada penentangan di dalamnya.

Namun, ketika era SBY berakhir dan masuk ke era Jokowi, kata dia, muncul orang-orang yang merasa bahwa ideologi dan konstitusi Pancasila ingin diganggu lagi.

"Paling tidak, di awal di antara pemicunya adalah ada semacam klaim sepihak bahwa Pancasila itu seolah-olah oleh satu kelompok telah diremehkan atau mau ditinggalkan, lalu ada pihak yang mengatakan bahwa 'kami yang paling komitmen dengan Pancasila'. Ini problem-nya di awal," tutur Fahri.

Baca juga: Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Terkait kontroversi RUU HIP yang saat ini ramai diperbincangkan, kata dia, hal tersebut dinilainya merupakan ekor dari persoalan ideologi itu.