Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kompas.com - 14/08/2020, 07:43 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020). BP2MIKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani mengancam akan memecat pegawainya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila mengkhianati Pancasila.

Hal ini diungkapkan Benny saat penandatanganan dan deklarasi pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: BP2MI Minta Pemerintah Tak Bebani Biaya Pemeriksaan PCR bagi Calon Pekerja Migran

"Saya tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas bahkan memberhentikan. Saya akan mempersilakan untuk keluar dari ASN di BP2MI bilamana saya menemukan jajaran BP2MI yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2020).

Benny menuturkan, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN telah mengatur bahwa ASN harus memiliki nilai-nilai dasar.

Nilai dasar tersebut antara lain, kewajiban untuk memegang teguh Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Untuk itu, ia meminta para pegawainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran sikap anti-Pancasila dan penyebaran ideologi lain selain Pancasila.

Baca juga: BP2MI Terbitkan SE Penempatan Pekerja Migran Indonesia Saat New Normal

Berikut pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai BP2MI:

Pertama, akan setia mengakui Pancasila sebagai ideologi NKRI dan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI.

Kedua, akan setia menjalankan tugas-tugas di lembaga kenegaraan dalam pemerintahan yang sah dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menghormati dan menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia serta menentang keras segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

Ketiga, berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja BP2MI, maupun di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Keempat, apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran sikap anti terhadap Pancasila dan penyebaran ideologi lain selain Pancasila, maka bersedia menerima sanksi untuk diberhentikan sebagai ASN dan non-ASN di lingkungan BP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: BP2MI Selamatkan Rp 13,73 Miliar Hak Pekerja Migran Indonesia

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya sebagai tanda penghargaan dari Presiden Joko Widodo kepada ASN yang telah berbakti selama 10 hingga 30 tahun.

Selain itu, penganugerahan Adi Karya Nugraha Purna Bakti bagi ASN yang telah menjalankan masa purna bakti yang diserahkan kepada Deputi Kerjasama Luar Negeri Elia Rosalina dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Justi Amaria.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X