Kepala BP2MI Ancam Pecat Pegawainya jika Khianati Pancasila

Kompas.com - 14/08/2020, 07:43 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020). BP2MIKepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani (tengah) di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani mengancam akan memecat pegawainya yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila mengkhianati Pancasila.

Hal ini diungkapkan Benny saat penandatanganan dan deklarasi pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: BP2MI Minta Pemerintah Tak Bebani Biaya Pemeriksaan PCR bagi Calon Pekerja Migran

"Saya tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan sanksi yang tegas bahkan memberhentikan. Saya akan mempersilakan untuk keluar dari ASN di BP2MI bilamana saya menemukan jajaran BP2MI yang terbukti melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila," ujar Benny dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2020).

Benny menuturkan, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN telah mengatur bahwa ASN harus memiliki nilai-nilai dasar.

Nilai dasar tersebut antara lain, kewajiban untuk memegang teguh Pancasila, setia, dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Untuk itu, ia meminta para pegawainya untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran sikap anti-Pancasila dan penyebaran ideologi lain selain Pancasila.

Baca juga: BP2MI Terbitkan SE Penempatan Pekerja Migran Indonesia Saat New Normal

Berikut pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pegawai BP2MI:

Pertama, akan setia mengakui Pancasila sebagai ideologi NKRI dan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI.

Kedua, akan setia menjalankan tugas-tugas di lembaga kenegaraan dalam pemerintahan yang sah dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan menghormati dan menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia serta menentang keras segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

Ketiga, berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja BP2MI, maupun di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Keempat, apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dengan cara ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyebaran sikap anti terhadap Pancasila dan penyebaran ideologi lain selain Pancasila, maka bersedia menerima sanksi untuk diberhentikan sebagai ASN dan non-ASN di lingkungan BP2MI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: BP2MI Selamatkan Rp 13,73 Miliar Hak Pekerja Migran Indonesia

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya sebagai tanda penghargaan dari Presiden Joko Widodo kepada ASN yang telah berbakti selama 10 hingga 30 tahun.

Selain itu, penganugerahan Adi Karya Nugraha Purna Bakti bagi ASN yang telah menjalankan masa purna bakti yang diserahkan kepada Deputi Kerjasama Luar Negeri Elia Rosalina dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Justi Amaria.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X