Anis Matta dan Fahri Hamzah Temui Jokowi, Perkenalkan Partai Gelora

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mendatangi kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, untuk bertemu Presiden Joko Widodo Senin (20/7/2020).

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menyebut, pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi dan perkenalan karena partainya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Alhamdulillah kami baru saja bertemu dengan bapak Presiden Jokowi, kami meminta pertemuan ini setelah kami dari partai Gelora resmi sebagai partai politik telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Sehingga kami merasa perlu bertemu Presiden Jokowi, " kata Anis Matta usai pertemuan, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Selain Anis Matta, para pengurus yang hadir yakni Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Sekjen Gelora Mahfud Siddiq, Bendum Ahmad Royadi, serta Ketua Bidang Seni Budaya Deddy Mizwar.

Anis menyebut, setelah bertemu Presiden, pihaknya akan bersilaturahim dengan sejumlah kepala lembaga negara, pimpinan partai politik, dan sejumlah tokoh bangsa.

"Sebagai partai baru, yang baru disahkan, silaturahmi yang kami lakukan adalah satu kewajiban moral bagi kami untuk perkenalkan diri kepada seluruh pemegang kepentingan di republik ini, terutama Bapak Presiden," kata dia.

Mantan Presiden PKS ini mengatakan, silaturahmi dengan Kepala Negara dan tokoh lainnya perlu dilakukan meski di tengah Pandemi Covid-19.

Baca juga: Menkumham Terbitkan SK, Partai Gelora Resmi Jadi Partai Politik

Anis menilai, pandemi yang semula menyebabkan krisis kesehatan ini kini telah menimbulkan krisis ekonomi. Ia berharap situasinya tak semakin memburuk.

"Mudah-mudahan insya Allah tak berkembang jadi krisis sosial dan politik. Kita perlu berdiri bersama sebagai satu bangsa dengan visi bersmaa dan melakukan kolektif action juga secara bersama," kata dia.

Pada Mei lalu, Gelora resmi menjadi partai politik setelah terbit surat keputusan yang diteken Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.