Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Kompas.com - 23/02/2020, 20:06 WIB
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfudz Siddiq mengakui partainya memiliki kesamaan dengan PKS yang sebelumnya menjadi rumah bagi para kader mereka.

Sebab, sebagian besar anggota dan pengurus Partai Gelora dulunya memang kader dan pengurus PKS. Namun, Mahfudz mengatakan tetap ada perbedaan antara PKS dan Gelora.

"Bedanya sederhana saja. Gelora Indonesia ini PKS yang lebih mengindonesia. Itu saja," kata Mahfudz dalam rilis survei Indo Barometer di Century Park Hotel, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Fahri Hamzah Yakin Partai Gelora Bakal Ikut Pilkada 2020

Meskipun sebagian besar kader Gelora dulunya kader PKS, Mahfudz mengatakan, Partai Gelora mengusung asas Pancasila, bukan Islam.

Mahfudz menambahkan, Partai Gelora menyadari umat Islam merupakan kelompok mayoritas dalam perpolitikan Indonesia.

Kendati demikian, Partai Gelora tetap berupaya tampil sebagai partai yang juga berjiwa nasionalis.

Baca juga: Partai Gelora Klaim Sudah Punya Pengurus di 500 Kecamatan di Jabar

Ia mengaku optimistis Partai Gelora bisa menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan mendapat sambutan positif dari pemilih.

"Bahwa Islam dan umat Islam adalah elemen yang mayoritas itu realitas politik. Makanya dalam pemikiran dasar politik Gelora Indonesia, dan sudah mulai kami kenalkan, kami mengusung 4 ide dasar," ujar Mahfudz.

Baca juga: Partai Gelora Klaim sebagai Partai Islam Nasionalis

"Yaitu Islam, nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan. Intinya kami ini ingin memperkuat ide tentang kebangsaan. Ide tentang keindonesiaan dengan tetap menjadikan modal sosial umat Islam sebagai mayoritas sebagai pijakan kita," lanjut dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Banyak Kader PKS Pindah ke Partai Gelora

Partai Gelora didirikan oleh mantan Presiden PKS Anis Matta dan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Awalnya, mereka berdua mendirikan ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) pada tahun 2017 lalu.

 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X