Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kendalikan Covid-19, Pemerintah Diharapkan Tetap Optimalkan PSBB

Kompas.com - 09/06/2020, 09:22 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra berharap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tetap dilakukan secara optimal.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengendalikan laju penyebaran virus corona yang  menyebabkan penyakit Covid-19.

"Menghadapi suasana yang makin hari makin tinggi kasusnya, sebenarnya PSBB merupakan opsi kebijakan satu satunya yamg menjadi standing position pemerintah menghadapi Covid-19," kata Hermawan melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2020).

"Untuk itu penyelenggaraannya secara optimal dan konsekuen merupakan harapan kita bersama untuk memperlambat dan mengendalikan laju penyebaran Covid," ujar dia.

Baca juga: 136 Daerah Masuk Zona Kuning, 92 Daerah Bertahan di Zona Hijau Covid-19

Salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan PSBB, lanjut Hermawan, adalah kegiatan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan sekolah dari rumah atau school from home (SFH).

Ia mengatakan, dengan pengoptimalan PSBB kemungkinan virus corona akan semakin bisa dikendalikan.

"Harapan akan terkendalinya prevalensi pandemi Covid-19 ini semoga bisa terjadi pada pertengahan bulan Juli depan bila PSBB didukung bersama oleh pemerintah dan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Hermawan juga mengatakan saat ini Indonesia belum mencapai puncak pandemi Covid-19.

Baca juga: IAKMI: Indonesia Belum Mencapai Puncak Pandemi Covid-19


Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 masih konsisten terjadi.

"Jadi menurut IAKMI sekarang ini puncak pandemi belum terjadi oleh karena laju, angka kejadian, ODP, OTG bahkan (kasus) Covid-19 masih konsisten dan terus terjadi," kata Hermawan.

"Bahkan khusus DKI, Jabodetabek pun masih fluktuatif," ucap dia.

Oleh karena itu, Hermawan menyarankan agar pemerintah terus meningkatkan kualitas PSBB.

Menurut dia, PSBB sebaiknya digunakan sebagai masa transisi sebelum akhinya diterapkan era kenormalan baru atau new normal.

"Jadi memang PSBB ini menjadi instrumen yang betul-betul harus dikuatkan sembari kita mempersiapkan transisi menuju the new normal," ucap Hermawan.

Baca juga: IAKMI Sarankan Pemerintah Lakukan Stategi Ini untuk Lawan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com