Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Lakukan Inspeksi Pelaksanaan "New Normal" di Tiga Rutan

Kompas.com - 08/06/2020, 15:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan inspeksi mendadak ke tiga rumah tahanan cabang KPK yang ada di Pomdam Jaya Guntur, Gedung Merah Putih KPK dan Gedung ACLC KPK, Senin (8/6/2020).

Inspeksi itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan fase kenormalan baru atau new normal di lingkungan rutan cabang KPK berjalan sesuai protokol kesehatan.

"Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengecekan dan memastikan pelaksanaan era new normal di lingkungan Rutan Cabang KPK berjalan sesuai protokol kesehatan dalam rangka mitigasi dan antisipasi penyebaran wabah virus Covid 19," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Ali menuturkan, 45 dari 48 orang tahanan di Rutan Cabang KPK telah mengikuti rapid test dan mendapat hasil negatif.

"Sedangkan tiga tahanan sisanya yang semula direncanakan hari ini, telah dijadwal ulang hari Selasa, 9 Juni 2020, karena para tahanan ada agenda jadwal menghadiri persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat," ujar Ali.

KPK mulai menerapkan fase "new normal" atau kenormalan baru pada Jumat (5/6/2020) lalu.

Ketentuan soal new normal itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Penyesuaian Sistem Bekerja di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Baca juga: New Normal, Pegawai KPK Akan Bekerja dalam Sistem Shift

 

Dengan new normal ini, jam kerja di lingkungan KPK kembali pada jam kerja normal.

Namun, sistem kehadiran fisik berubah dengan menggunakan proporsi 50:50, yakni 50 persen pegawai bekerja di kantor dan 50 persen lainnya bekerja dari rumah.

"Bagi pegawai yang mendapatkan jadwal untuk BDK wajib mematuhi protokol kesehatan," kata Ali.

Protokol kesehatan itu antara lain, wajib memakai masker, melakukan physical distancing di ruang kerja maupun di dalam lift, serta rutin mencuci tangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com