Adaptasi "New Normal" Akan Buat Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sebab, kebijakan tersebut akan terus berlaku selama status pandemi Covid-19 tidak dicabut organisasi kesehatan dunia (WHO).

Untuk itu, Indonesia akan melakukan adaptasi yang disebut dengan normal baru (new normal).

“Ini merupakan langkah strategis yang merupakan rekomendasi WHO, dan sudah diberlakukan di beberapa negara,” ujarnya dalam virtual meeting bersama pemimpin redaksi media massa di Indonesia, Rabu (3/6/2020).

Airlangga menjelaskan, adaptasi normal baru bertujuan untuk meneruskan keberlanjutan pembangunan, terutama di bidang sosial ekonomi, yang berjalan dengan protokol yang sudah disiapkan.

Adaptasi new normal juga akan membuat masyarakat kembali produktif dan aman dari Covid-19.

Dia juga menerangkan, beberapa kawasan industri sendiri, misalnya di Jababeka dan Cikarang, tergolong aman dari pandemi.

Baca juga: Politisi Golkar: Jakarta Harus Siap Masuk Fase New Normal, Jangan Sampai Pandemi Ekonomi

Kegiatan industri di sana akan berjalan dengan protokol kesehatan ketat sehingga memungkinkan untuk dilakukan.

Sementara itu, sektor lain juga bisa beroperasi, seperti sektor perkebunan dan pertambangan.

“Sektor-sektor industri tersebut perlu dipertimbangkan untuk beroperasi kembali. Tentunya harus dilakukan dengan protokol kesehatan,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menteri Koordinator Perekonomian ini juga menyatakan, kebijakan normal baru ini untuk me-restart kegiatan sosial ekonomi di tengah semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Apalagi, lanjutnya, juga disusul dengan demand shock yang berakibat pada supply shock.

Baca juga: Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Menurut Airlangga, Indonesia tidak ingin seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Di AS, banyak paket bantuan dan kebijakan diberikan negara kepada sektor bisnis dan masyarakat, tetapi kebijakan itu justru sulit diterima oleh sektor ekonominya.

Sektor bisnis di AS, menurutnya, lebih memilih untuk melakukan PHK, dibandingkan mengambil paket bantuan yang disiapkan pemerintahnya.