Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Tantangan Membumikan Pancasila adalah Wujudkan Keadilan Sosial

Kompas.com - 01/06/2020, 12:02 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembumian nilai-nilai Pancasila saat ini mesti berfokus pada upaya mewujudkan keadilan sosial.

Hasto menyebut, keadilan harus terus diperjuangkan dengan menolak segala bentuk penindasan.

"Dalam tantangan kekinian, maka membumikan Pancasila difokuskan pada upaya mewujudkan keadilan sosial. Keadilan yang harus diperjuangkan secara progresif, dan penuh dengan nilai kemanusiaan yang menolak segala bentuk penindasan," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Hari Lahir Pancasila, Jokowi Ajak Elemen Bangsa Perkokoh Persatuan

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputi optimistis bahwa semangat gotong royong bangsa Indonesia nomor satu di dunia.

Ia mengatakan, semangat gotong royong ini merupakan kunci bagi berdirinya bangsa yang berdaulat.

"Indonesia diakui nomor satu di dunia dalam kerja gotong royong. Ini modal kita untuk percaya diri dan hadir sebagai bangsa yang berdaulat, berdikari dan bangga dengan kebudayaan kita sendiri," ujar Hasto mengutip pernyataan Megawati.

Hasto pun mengulas gagasan Sukarno tentang Pancasila yang dikemukakan saat sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Baca juga: Saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Digelar Virtual...

Dia menyebutkan, Pancasila merupakan ideologi yang membawa cita-cita membangun persaudaraan dunia.

Menurutnya, Sukarno bahkan sempat menawarkan Pancasila sebagai ideologi dunia di forum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

"Pancasila pernah ditawarkan sebagai ideologi dunia oleh Bung Karno dalam Pidato di PBB pada tanggal 30 September 1960, To Build The World A New. Pembumian Pancasila untuk dunia adalah perjuangan menciptakan perdamaian dunia, dimana kemerdekaan adalah hak segala bangsa," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com