Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upacara Hari Lahir Pancasila Akan Digelar dengan Protokol Covid-19 yang Ketat

Kompas.com - 29/05/2020, 12:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 akan digelar dengan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat.

Yudian mengaku, pihaknya telah menyiapkan sejumlah hal jelang pelaksanaan upacara tersebut.

"Karena ini ada Covid maka penyelenggaraannya tidak seperti hari-hari normal. Dibatasi dengan menggunakan standar atau prosedur kesehatan," kata Yudian dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: BPIP akan Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Jika di tahun-tahun sebelumnya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di berbagai instansi pemerintahan, tahun ini upacara hanya akan diselenggarakan di Gedung Pancasila, Jakarta.

Yudian mengatakan, BPIP hanya mengundang sekitar 45 hingga 100 orang dalam upacara tersebut.

Undangan yang diperkenankan hadir pun hanya yang sudah melakukan tes Covid-19 dan dinyatakan tidak terinfeksi.

Dijadwalkan hadir dalam upacara tersebut yaitu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Turut hadir Ketua MPR Bambang Soesatyo untuk membacakan teks Pancasila serta Ketua DPR Puan Maharani yang akan membacakan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy juga dijadwalkan hadir membacakan doa.

BPIP juga mengundang pejabat kementerian/lembaga lainnya secara terbatas.

"Sehingga yang hadir sangat terbatas," ujar Yudian.

Sekretaris Umum BPIP Karjono mengatakan, pejabat kementerian/lembaga atau kepala daerah yang tak diundang dapat mengikuti pelaksanaan upacara melalui saluran komunikasi jarak jauh yang tersedia.

"Bupati, wali kota, dan perwakilan NKRI di luar negeri mengikutinya melalui media, televisi, atau dapat melalui layanan yang disediakan BPIP, Youtube BPIP, Instagram BPIP, dan lainnya," kata Karjono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com