Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tugas Wapres Ma'ruf dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 02/05/2020, 12:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ikhsan Abdullah, mengungkapkan pembagian tugas antara Ma'ruf dan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ikhsan mengatakan, fokus kerja Ma'ruf di tengah pandemi ini adalah menata kehidupan beragama masyarakat.

Baca juga: Sebut Kemiskinan Naik Selama Pandemi, Wapres Minta Perbanyak Sedekah

"Presiden mengurusi semua yang berkaitan dengan persoalan-persoalan regulsi logistik dan sebagainya. Pak Wapres ini lebih fokus pada bagaimana menata kehidupan beragama semasa pandemi berlangsung," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi online, Sabtu (2/5/2020).

Ikhsan menuturkan, Ma'ruf juga memantau dan mengavaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah-daerah serta berkoordinasi dengan para kepala daerah.

Menurut Ikhsan, salah satu hal yang disoroti Ma'ruf yakni, belum dipatuhinya sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah.

Baca juga: Wapres Maruf: Prioritaskan Tetangga yang Kesulitan di Tengah Pandemi Covid-19

Ma'ruf juga mengevaluasi penggunaan anggaran daerah untuk penanganan Covid-19.

"Yang menjadi catatan adalah masih belum dipatuhinya berbagai ketentuan regulasi yang harusnya dijalankan dalam rangka pembatasan penyebaran covid ini," kata Iksan.

"Dan menjadi evaluasi bagaimana belanja daerah dapat dilakukan untuk fokus penanganan covid sehingga dipastikan tidak ada yang menderita dan kelaparan pada masa Covid," tutur dia.

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Taati Larangan Mudik agar Covid-19 Tak Berlangsung Lama

Di samping itu, Ma'ruf juga menyoroti kegiatan belajar jarak jauh selama masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kendala komunikasi antara peserta didik dan pengajarnya.

"Misal, mahasiswa sedang skripsi, ada kemandekan karena tidak terjalin komunikasi yang kurang baik antara mahasiswa dan dosen. Apalagi di tingkat pendidikan menengah dan mendasar ini menjadi bagian perhatian wapres," ujar Ikhsan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com