JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, pengunduran diri Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra dari posisi Staf Khusus Presiden tidak cukup menuntaskan skandal dugaan konflik kepentingan.
Menurut dia, dua perusahaan yang mereka pimpin, yaitu Ruangguru dan PT Amartha Mikro Fintek, seharusnya juga mundur dari proyek pemerintah.
"Jauh lebih elegan dan berkelas bila perusahaan mereka yang ikut program pemerintah juga ikut mundur," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2020).
Baca juga: TII: Mundurnya Dua Stafsus Presiden Tak Cukup Selesaikan Dugaan Konflik Kepentingan
Menurut Pangi, publik jangan sampai terkecoh dengan mundurnya kedua staf khusus tersebut.
Sebab, meski mereka mundur, bukan berarti potensi konflik kepentingan akan serta merta hilang.
"Setelah mereka mundur, dugaan saya, justru membuat perusahaan mereka lebih leluasa geraknya. Kan sudah enggak memenuhi lagi kasus abuse of power atau konflik kepentingan karena sudah mundur," kata dia.
Baca juga: Dugaan Konflik Kepentingan Stafsus Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Milenial, Kolonial Sama Saja
Lebih jauh, ia menekankan, aparat penegak hukum harus turun tangan menyelidiki adanya dugaan konflik kepentingan dalam keikutsertaan kedua perusahaan milik mantan staf khusus tersebut.
"Itu kalau penegak hukum mau, agar pemerintahan Jokowi tidak terus growing distrust. Ujungnya sentimen positif terhadap upaya pemerintah dalam agenda penegakan hukum. Itu kan harapan kita semua," ucapnya.
Baca juga: Ini Pernyataan Lengkap Andi Taufan Mundur dari Jabatan Stafsus Presiden
Seperti diberitakan, dua staf khusus presiden Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah mengundurkan diri setelah keduanya diduga terlibat konflik kepentingan.
Belva mengundurkan diri dari posisi staf khusus presiden berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.
Baca juga: Mundurnya Belva dari Stafsus Diharapkan Jadi Momentum Evaluasi Kartu Prakerja
Sementara, Taufan mundur setelah muncul polemik surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatanganinya kepada para camat se-Indonesia.
Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amartha yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.