Kompas.com - 23/04/2020, 10:19 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan agar penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 mengikuti protokol pasien positif Covid-19.

Hal itu melihat tingginya angka kematian PDP dalam beberapa waktu terakhir.

"Ini yang lagi kami ajukan. Pedoman di profesi sudah selesai dan nanti akan kami usulkan ke pemerintah untuk mengatasi besarnya PDP yang meninggal," kata Daeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

Sejak awal, ia menjelaskan, tidak pernah ada perbedaan data kematian antara yang dipaparkan IDI dengan pemerintah. Sebab, satu-satunya sumber informasi data itu berasal dari pemerintah.

Hanya, Daeng memaparkan, dirinya pernah diundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk datang ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) pada Kamis (16/4/2020) lalu.

Saat itu, ia melihat adanya data kematian telah mencapai angka sekitar 1.300 orang.

"Saya tanya, angka meninggal ini dari mana? Jadi laporan RS disampaikan bahwa itu angka gabungan, antara yang meninggal yang sudah positif yang sudah diumumkan tiap hari oleh pemerintah, dengan angka kematian PDP," ujar dia.

Baca juga: PB IDI Nilai Masyarakat Belum Disiplin Selama PSBB

Waktu itu, angka kasus kematian yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan pengujian dengan metode polymerase chain reaction (PCR) telah mencapai 400 orang.

Jumlah yang sama dipaparkan oleh Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Sedangkan, 900 orang lainnya meninggal dunia dalam kondisi belum diketahui hasil tes PCR-nya.

"Berarti angka kematian PDP ini besar sekali. Karena PDP yang dirawat sampai meninggal pun hasil PCR-nya belum keluar. Maka waktu itu, kita rekomendasikan untuk pemeriksaan PCR ini dipercepat untuk mengatasi masalah ini," ujar dia.

Baca juga: Virus Corona Berpotensi Mati dengan Sendirinya, Ini Penjelasan Pakar IDI

Berdasarkan perhitungannya, kemampuan pemerintah untuk melakukan tes PCR per hari masih di bawah 1.000.

Sementara, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat melakukan tes PCR hingga 10.000 tes per hari.

Hal itu dketahui berdasarkan data papara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hingga 22 April, dari 38 laboratorium yang melaksanakan uji PCR, jumlah spesimen yang diperiksa 55.732 spesimen.

Sementara, jumlah kasus yang diperiksa spesimennya sebanyak 47.361 orang.

Baca juga: Hingga 22 April, Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 55.732

Adapun penetapan Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia sejak kasus pertama muncul telah berjalan kurang lebih 50 hari.

"Kalau sekarang dengan angka 46.000 selama 50 hari saya hitung, itu berarti kecepatan testing kita sehari di bawah 1.000. Padahal, target pemerintah 10.000 per hari," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.