Kompas.com - 23/04/2020, 10:19 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan agar penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 mengikuti protokol pasien positif Covid-19.

Hal itu melihat tingginya angka kematian PDP dalam beberapa waktu terakhir.

"Ini yang lagi kami ajukan. Pedoman di profesi sudah selesai dan nanti akan kami usulkan ke pemerintah untuk mengatasi besarnya PDP yang meninggal," kata Daeng dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: IDI Sarankan PSBB Diganti dengan Karantina Wilayah Jabodetabek

Sejak awal, ia menjelaskan, tidak pernah ada perbedaan data kematian antara yang dipaparkan IDI dengan pemerintah. Sebab, satu-satunya sumber informasi data itu berasal dari pemerintah.

Hanya, Daeng memaparkan, dirinya pernah diundang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk datang ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) pada Kamis (16/4/2020) lalu.

Saat itu, ia melihat adanya data kematian telah mencapai angka sekitar 1.300 orang.

"Saya tanya, angka meninggal ini dari mana? Jadi laporan RS disampaikan bahwa itu angka gabungan, antara yang meninggal yang sudah positif yang sudah diumumkan tiap hari oleh pemerintah, dengan angka kematian PDP," ujar dia.

Baca juga: PB IDI Nilai Masyarakat Belum Disiplin Selama PSBB

Waktu itu, angka kasus kematian yang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan pengujian dengan metode polymerase chain reaction (PCR) telah mencapai 400 orang.

Jumlah yang sama dipaparkan oleh Juru Bicara Pemerintah terkait Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Sedangkan, 900 orang lainnya meninggal dunia dalam kondisi belum diketahui hasil tes PCR-nya.

"Berarti angka kematian PDP ini besar sekali. Karena PDP yang dirawat sampai meninggal pun hasil PCR-nya belum keluar. Maka waktu itu, kita rekomendasikan untuk pemeriksaan PCR ini dipercepat untuk mengatasi masalah ini," ujar dia.

Baca juga: Virus Corona Berpotensi Mati dengan Sendirinya, Ini Penjelasan Pakar IDI

Berdasarkan perhitungannya, kemampuan pemerintah untuk melakukan tes PCR per hari masih di bawah 1.000.

Sementara, Presiden Joko Widodo menargetkan dapat melakukan tes PCR hingga 10.000 tes per hari.

Hal itu dketahui berdasarkan data papara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Hingga 22 April, dari 38 laboratorium yang melaksanakan uji PCR, jumlah spesimen yang diperiksa 55.732 spesimen.

Sementara, jumlah kasus yang diperiksa spesimennya sebanyak 47.361 orang.

Baca juga: Hingga 22 April, Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 55.732

Adapun penetapan Covid-19 sebagai pandemi di Indonesia sejak kasus pertama muncul telah berjalan kurang lebih 50 hari.

"Kalau sekarang dengan angka 46.000 selama 50 hari saya hitung, itu berarti kecepatan testing kita sehari di bawah 1.000. Padahal, target pemerintah 10.000 per hari," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Jenazah Kru Helikpoter Jatuh di Bangka Belitung Aipda Joko M Ditemukan

Polri: Jenazah Kru Helikpoter Jatuh di Bangka Belitung Aipda Joko M Ditemukan

Nasional
Update Pencarian Helikopter Polri yang Jatuh di Bangka Belitung: 2 Jenazah Ditemukan

Update Pencarian Helikopter Polri yang Jatuh di Bangka Belitung: 2 Jenazah Ditemukan

Nasional
Hakim Minta 2 Jenderal Bawahan Ferdy Sambo Dihadirkan ke Sidang, Benny Ali dan Hendra Kurniawan

Hakim Minta 2 Jenderal Bawahan Ferdy Sambo Dihadirkan ke Sidang, Benny Ali dan Hendra Kurniawan

Nasional
Saat Jokowi Pidato di Depan Ribuan Relawan, Pramono Anung dan Hasto Pilih Ziarah ke Makam Bung Karno...

Saat Jokowi Pidato di Depan Ribuan Relawan, Pramono Anung dan Hasto Pilih Ziarah ke Makam Bung Karno...

Nasional
Kemenkes Minta Semua Bayi di Aceh Dapat Imunisasi Polio Lengkap

Kemenkes Minta Semua Bayi di Aceh Dapat Imunisasi Polio Lengkap

Nasional
Besok, Polri Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Terkait Kasus Dugaan Tambang Ilegal

Besok, Polri Akan Periksa Keluarga Ismail Bolong Terkait Kasus Dugaan Tambang Ilegal

Nasional
KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

Nasional
Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Nasional
Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

Nasional
DPR Sebut 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

DPR Sebut "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

Nasional
Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.