Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim menyebut, blunder pernyataan politik pemerintah selama pandemi Covid-19 terjadi adanya faksi atau kekuatan-kekuatan politik.

Faksi tersebut bersaing satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan atau noise dalam komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi wabah corona.

"Kita masih melihat bagaimana satu kekuatan dengan kekuatan yang lain itu bersaing," kata Gaffar dalam sebuah diskusi, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

"Misalnya antara Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) di Jakarta dengan Jokowi di pusat itu masih saja dibentur-benturkan terus," kata dia. 

Gaffar mengatakan, faksi dalam pemerintahan setidaknya berkaitan dengan tiga hal.

Pertama, adanya investasi elektoral. Gaffar menyebut, politisi selalu berusaha membangun popularitas dan elektabilitasnya.

Meskipun tak cukup dominan, investasi elektoral turut menentukan bagaimana para politisi saling menjatuhkan satu sama lain.

Mereka berusaha menunjukkan politisi lain supaya tetap mendapat perhatian dari masyarakat.

"Itu penting agar mereka tetap berada di dalam top of mind masyarakat," ucap Gaffar.

Kedua, faksi juga berkaitan dengan egosektoral yang masih sangat besar antara satu lembaga dengan lainnya.

Egosektoral ini bisa menghasilkan perbedaan sudut pandang, baik dari sudut pandang ekonomi, kedokteran, hingga keamanan.

Terakhir, berkaitan dengan watak koalisi pemerintah. Gaffar menyebut, meskipun Indonesia menganut pemerintahan presidensial, pemerintah selalu tergantung pada pola koalisi antar kekuatan politik.

Baca juga: LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19

Setiap koalisi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka yang cenderung berada di koalisi pemerintahan cenderung lebih mendapatkan tempat.

"Di Indonesia, menyatukan langkah itu seringkali kalah oleh kebutuhan untuk memuaskan konstituen," ujar Gaffar.

"Jadi jangan heran kalau kelompok-kelompok yang berada di dalam koalisi pemerintah itu akhirnya selalu berusaha menemukan cara bahwa dirinyalah yang paling bagus," kata dia lagi.