Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Kompas.com - 07/04/2020, 06:22 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APresiden Joko Widodo memberikan keterangan pers saat meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Senin (23/3/2020). Presiden Joko Widodo memastikan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan untuk menangani 3.000 pasien.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Abdul Gaffar Karim menyebut, blunder pernyataan politik pemerintah selama pandemi Covid-19 terjadi adanya faksi atau kekuatan-kekuatan politik.

Faksi tersebut bersaing satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan atau noise dalam komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi wabah corona.

"Kita masih melihat bagaimana satu kekuatan dengan kekuatan yang lain itu bersaing," kata Gaffar dalam sebuah diskusi, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

"Misalnya antara Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) di Jakarta dengan Jokowi di pusat itu masih saja dibentur-benturkan terus," kata dia. 

Gaffar mengatakan, faksi dalam pemerintahan setidaknya berkaitan dengan tiga hal.

Pertama, adanya investasi elektoral. Gaffar menyebut, politisi selalu berusaha membangun popularitas dan elektabilitasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun tak cukup dominan, investasi elektoral turut menentukan bagaimana para politisi saling menjatuhkan satu sama lain.

Mereka berusaha menunjukkan politisi lain supaya tetap mendapat perhatian dari masyarakat.

"Itu penting agar mereka tetap berada di dalam top of mind masyarakat," ucap Gaffar.

Kedua, faksi juga berkaitan dengan egosektoral yang masih sangat besar antara satu lembaga dengan lainnya.

Egosektoral ini bisa menghasilkan perbedaan sudut pandang, baik dari sudut pandang ekonomi, kedokteran, hingga keamanan.

Terakhir, berkaitan dengan watak koalisi pemerintah. Gaffar menyebut, meskipun Indonesia menganut pemerintahan presidensial, pemerintah selalu tergantung pada pola koalisi antar kekuatan politik.

Baca juga: LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19

Setiap koalisi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka yang cenderung berada di koalisi pemerintahan cenderung lebih mendapatkan tempat.

"Di Indonesia, menyatukan langkah itu seringkali kalah oleh kebutuhan untuk memuaskan konstituen," ujar Gaffar.

"Jadi jangan heran kalau kelompok-kelompok yang berada di dalam koalisi pemerintah itu akhirnya selalu berusaha menemukan cara bahwa dirinyalah yang paling bagus," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, selama menghadapi pandemi, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi ketima masa pra krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.