Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Faksi tersebut bersaing satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan atau noise dalam komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi wabah corona.

"Kita masih melihat bagaimana satu kekuatan dengan kekuatan yang lain itu bersaing," kata Gaffar dalam sebuah diskusi, Senin (6/4/2020).

"Misalnya antara Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) di Jakarta dengan Jokowi di pusat itu masih saja dibentur-benturkan terus," kata dia. 

Gaffar mengatakan, faksi dalam pemerintahan setidaknya berkaitan dengan tiga hal.

Pertama, adanya investasi elektoral. Gaffar menyebut, politisi selalu berusaha membangun popularitas dan elektabilitasnya.

Meskipun tak cukup dominan, investasi elektoral turut menentukan bagaimana para politisi saling menjatuhkan satu sama lain.

Mereka berusaha menunjukkan politisi lain supaya tetap mendapat perhatian dari masyarakat.

"Itu penting agar mereka tetap berada di dalam top of mind masyarakat," ucap Gaffar.

Kedua, faksi juga berkaitan dengan egosektoral yang masih sangat besar antara satu lembaga dengan lainnya.

Egosektoral ini bisa menghasilkan perbedaan sudut pandang, baik dari sudut pandang ekonomi, kedokteran, hingga keamanan.

Terakhir, berkaitan dengan watak koalisi pemerintah. Gaffar menyebut, meskipun Indonesia menganut pemerintahan presidensial, pemerintah selalu tergantung pada pola koalisi antar kekuatan politik.

Setiap koalisi memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka yang cenderung berada di koalisi pemerintahan cenderung lebih mendapatkan tempat.

"Di Indonesia, menyatukan langkah itu seringkali kalah oleh kebutuhan untuk memuaskan konstituen," ujar Gaffar.

"Jadi jangan heran kalau kelompok-kelompok yang berada di dalam koalisi pemerintah itu akhirnya selalu berusaha menemukan cara bahwa dirinyalah yang paling bagus," kata dia lagi.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, selama menghadapi pandemi, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi ketima masa pra krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.