Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Kompas.com - 01/04/2020, 21:58 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fasilitator Forum Risalah Jakarta, Alissa Wahid menilai, pemerintah perlu menjamin kepastian adanya sarana dan prasarana seperti pembangunan rumah sakit dalam menghadapi Covid-19 yang disebabkan virus corona.

“Risalah Jakarta menilai perlunya kepastian sarana-prasarana dengan membangun sejumlah rumah sakit darurat di pusat dandaerah beserta keperluan alat-alat kesehatan," ujar Alissa dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Bahkan, menurut Alissa, jika perlu disiapkan rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terinfeksi corona secara ringan.

Baca juga: Hasil Rapid Test, 106 Orang Positif Corona di Tangerang dan Tangsel

Alissa juga mendorong pemerintah mengizinkan rumah sakit yang telah menyatakan siap dapat menggelar rapid test.

"Izinkanlah rumah-rumah sakit yang telah menyatakan siap untuk melakukan rapid-test dan percepatlah perolehan hasil tesnya," kata dia. 

Selain itu, Alissa yang juga pendiri Jaringan GusDurian Indonesia itu meminta pemerintah dapat menerapkan teknologi manajemen data dan informasi yang terintegrasi antara rumah-rumah sakit dengan pemerintah.

Baik itu pemerintah pusat maupun daerah dengan menerapkan pola koordinasi yang mampu mengatasi kelangkaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pelindung diri (APD).

Menurut Alissa, situasi saat ini luar biasa karena tengah terjadi darurat kesehatan akibat penyebaran corona.

Dia menilai, situasi darurat tersebut dapat dinyatakan oleh negara sesuai hukum dan standar internasional yang berlaku.

Dalam situasi darurat, pemerintah dapat mengambil kebijakan tertentu, misalnya kebijakan pembatasan.

Baca juga: Pasien Positif Corona di Kabupaten Bogor Bertambah Jadi 14 Orang

Menurut dia, jika penduduk diharuskan tinggal di rumah, eharusnya disertai penegakan hukum yang benar dan adil.

“Pertimbangkanlah usul pengkarantinaan wilayah sejauh yang diharuskan oleh urgensi situasi, durasi, cakupan geografis, dan ruang lingkup," kata dia.

"Sederhanakanlah perizinan pemerintah demi kebutuhan gerak cepat. Bangunlah 'rasa kemendesakan' maupun 'kepekaan akan krisis' pada masyarakat," ujar Alissa.

Sebelumnya, Forum Risalah Jakarta melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memberikan masukan terkait penanganan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona.

Salah seorang penggagas Risalah Jakarta, Haidar Bagir mengatakan, surat terbuka itu berisi lima poin masukan yang dikirim kepada Jokowi pada Selasa (31/3/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com