Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

“Risalah Jakarta menilai perlunya kepastian sarana-prasarana dengan membangun sejumlah rumah sakit darurat di pusat dandaerah beserta keperluan alat-alat kesehatan," ujar Alissa dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Bahkan, menurut Alissa, jika perlu disiapkan rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terinfeksi corona secara ringan.

Alissa juga mendorong pemerintah mengizinkan rumah sakit yang telah menyatakan siap dapat menggelar rapid test.

"Izinkanlah rumah-rumah sakit yang telah menyatakan siap untuk melakukan rapid-test dan percepatlah perolehan hasil tesnya," kata dia. 

Selain itu, Alissa yang juga pendiri Jaringan GusDurian Indonesia itu meminta pemerintah dapat menerapkan teknologi manajemen data dan informasi yang terintegrasi antara rumah-rumah sakit dengan pemerintah.

Baik itu pemerintah pusat maupun daerah dengan menerapkan pola koordinasi yang mampu mengatasi kelangkaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pelindung diri (APD).

Menurut Alissa, situasi saat ini luar biasa karena tengah terjadi darurat kesehatan akibat penyebaran corona.

Dia menilai, situasi darurat tersebut dapat dinyatakan oleh negara sesuai hukum dan standar internasional yang berlaku.

Dalam situasi darurat, pemerintah dapat mengambil kebijakan tertentu, misalnya kebijakan pembatasan.

Menurut dia, jika penduduk diharuskan tinggal di rumah, eharusnya disertai penegakan hukum yang benar dan adil.

“Pertimbangkanlah usul pengkarantinaan wilayah sejauh yang diharuskan oleh urgensi situasi, durasi, cakupan geografis, dan ruang lingkup," kata dia.

"Sederhanakanlah perizinan pemerintah demi kebutuhan gerak cepat. Bangunlah 'rasa kemendesakan' maupun 'kepekaan akan krisis' pada masyarakat," ujar Alissa.

Sebelumnya, Forum Risalah Jakarta melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memberikan masukan terkait penanganan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona.

Salah seorang penggagas Risalah Jakarta, Haidar Bagir mengatakan, surat terbuka itu berisi lima poin masukan yang dikirim kepada Jokowi pada Selasa (31/3/2020).

"Pertama, terjalinnya kerjasama seluruh lapisan masyarakat," ujar Haidar dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/3/2020).

Kedua, tercukupinya pengadaan sarana dan alat kesehatan.

Ketiga, terpenuhinya kepatuhan hukum semua pihak saat keadaan luar biasa.

Keempat, terjaminnya keamanan sosial dan masyarakat pekerja.

Kelimat, terpenuhinya kerjasama internasional dan asistensi negara lain.