Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Kompas.com - 01/04/2020, 21:58 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fasilitator Forum Risalah Jakarta, Alissa Wahid menilai, pemerintah perlu menjamin kepastian adanya sarana dan prasarana seperti pembangunan rumah sakit dalam menghadapi Covid-19 yang disebabkan virus corona.

“Risalah Jakarta menilai perlunya kepastian sarana-prasarana dengan membangun sejumlah rumah sakit darurat di pusat dandaerah beserta keperluan alat-alat kesehatan," ujar Alissa dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Bahkan, menurut Alissa, jika perlu disiapkan rumah sakit lapangan untuk merawat pasien yang terinfeksi corona secara ringan.

Baca juga: Hasil Rapid Test, 106 Orang Positif Corona di Tangerang dan Tangsel

Alissa juga mendorong pemerintah mengizinkan rumah sakit yang telah menyatakan siap dapat menggelar rapid test.

"Izinkanlah rumah-rumah sakit yang telah menyatakan siap untuk melakukan rapid-test dan percepatlah perolehan hasil tesnya," kata dia. 

Selain itu, Alissa yang juga pendiri Jaringan GusDurian Indonesia itu meminta pemerintah dapat menerapkan teknologi manajemen data dan informasi yang terintegrasi antara rumah-rumah sakit dengan pemerintah.

Baik itu pemerintah pusat maupun daerah dengan menerapkan pola koordinasi yang mampu mengatasi kelangkaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pelindung diri (APD).

Menurut Alissa, situasi saat ini luar biasa karena tengah terjadi darurat kesehatan akibat penyebaran corona.

Dia menilai, situasi darurat tersebut dapat dinyatakan oleh negara sesuai hukum dan standar internasional yang berlaku.

Dalam situasi darurat, pemerintah dapat mengambil kebijakan tertentu, misalnya kebijakan pembatasan.

Baca juga: Pasien Positif Corona di Kabupaten Bogor Bertambah Jadi 14 Orang

Menurut dia, jika penduduk diharuskan tinggal di rumah, eharusnya disertai penegakan hukum yang benar dan adil.

“Pertimbangkanlah usul pengkarantinaan wilayah sejauh yang diharuskan oleh urgensi situasi, durasi, cakupan geografis, dan ruang lingkup," kata dia.

"Sederhanakanlah perizinan pemerintah demi kebutuhan gerak cepat. Bangunlah 'rasa kemendesakan' maupun 'kepekaan akan krisis' pada masyarakat," ujar Alissa.

Sebelumnya, Forum Risalah Jakarta melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memberikan masukan terkait penanganan wabah Covid-19 yang disebabkan virus corona.

Salah seorang penggagas Risalah Jakarta, Haidar Bagir mengatakan, surat terbuka itu berisi lima poin masukan yang dikirim kepada Jokowi pada Selasa (31/3/2020).

"Pertama, terjalinnya kerjasama seluruh lapisan masyarakat," ujar Haidar dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/3/2020).

Baca juga: Forum Risalah Jakarta Imbau Komponen Bangsa Bersolidaritas Hadapi Corona

Kedua, tercukupinya pengadaan sarana dan alat kesehatan.

Ketiga, terpenuhinya kepatuhan hukum semua pihak saat keadaan luar biasa.

Keempat, terjaminnya keamanan sosial dan masyarakat pekerja.

Kelimat, terpenuhinya kerjasama internasional dan asistensi negara lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com