Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Terima Kunjungan Dubes Jerman, Bahas Perizinan Kehutanan

Kompas.com - 06/03/2020, 15:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Peter Schoof di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/3/2020) hari ini.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pertemuan ini membahas kerja sama antara KPK dan perusahaan asal Jerman Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), khususnya di sektor perizinan kehutanan.

"Kehutanan ini bagian dari fokus KPK untuk sumber daya alam, secara spesifik kita sepakati bahwa dengan GIZ, kita akan memperbaiki perizinan di sumber daya alam secara khusus kehuatanan di Papua, Papua Barat, Kalimatan Timur, dan Riau," kata Pahala seusai pertemuan, Jumat siang.

Baca juga: KPK Diminta Terus Buru Harun Masiku, Pukat UGM: Masa Kalah dari Polsek

Pahala menuturkan, pembenahan perizinan itu juga dilakukan untuk mendorong masuknya investasi ke Indonesia.

"Perizinan yang lebih terbuka untuk mendorong investasi juga ke indonesia, jadi kita bekerja sama untuk program yan ada di stranas (pencegahan korupsi) misalnya one map policy. Kira-kira itu secara spesifik yang akan di support antara lain dari pendanaan GIZ," kata Pahala

Namun, Pahala menegaskan, pendanaan itu tidak diberikan ke KPK melainkan kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

Schoof menambahkan, sektor kehutanan merupakan salah satu sumber daya terpenting yang dimiliki oleh Indonesia sehingga pihaknya akan fokus turun tangan di sektor tersebut.

Baca juga: Sidang Kasus Wawan, Saksi Minta 15 Truk Molen yang Disita KPK Segera Dilelang

Ia melanjutkan, pihaknya pun bermitra dengan KPK karena reputasi KPK yang menurutnya sudah mumpuni dan berpengaruh pada citra Indonesia.

"KPK memiliki reputasi global yang sangat baik dengan menambahkan kredibilitas dari sudut pandang kami untuk dapat memperhitungkan Indonesia sebagai tempat investasi dan bisnis," kata Schoof.

Dikutip dari Kontan, GIZ adalah perusahaan internasional Jerman yang beroperasi di berbagai bidang di lebih dari 120 negara dalam bidang kerja sama pembangunan.

Baca juga: Istri Mantan Wali Kota yang Ditangkap KPK Terpilih Jadi Wakil Wali Kota Kendari

Dalam implementasinya, GIZ bekerja sama tidak hanya dengan pemerintah, tetapi juga bersama lembaga negara maupun sektor swasta.

Salah satu fokus utamanya di Indonesia saat ini adalah meningkatkan kualitas di bidang pendidikan vokasi/kejuruan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com