Kompas.com - 06/03/2020, 14:36 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) Dok. Partai GolkarKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai sosialiasi pemerintah terkait draf omnibus law RUU Cipta Kerja belum maksimal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan yang ikut dalam pertemuan SBY dengan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020).

"Justru kami melihat (sosialiasi) belum maksimal, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda," kata Syarief di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara Kepentingan Investor dan Perbudakan Modern

Oleh karena itu, Syarief mengatakan SBY berpesan kepada Airlangga agar pemerintah makin masif menyosialisasikan RUU Cipta Kerja.

SBY, lanjut Syarief, meminta pemerintah memberikan penjelasan komprehensif kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan seperti yang terjadi saat ini.

"Pak SBY menginginkan agar pemerintah menjelaskan secara utuh kepada masyarakat. Kalau misal presiden tidak bisa, bisa dilakukan oleh Menko Perekonomian. Secara gamblang dijelaskan agar semua pihak bisa mengerti," ujarnya.

Ia menyatakan Partai Demokrat akan mendukung segala hal yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Syarief menyebutkan SBY pun meminta agar Fraksi Partai Demokrat di DPR dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.

"Kami yakin kalau rakyat mengerti dan memang betul-betul ada keberpihakan kepada rakyat, tentu Partai Demokrat akan mendukung," tuturnya.

"Tapi kalau ada yang perlu diperbaiki, Partai Demokrat siap memberikan masukan," imbuh Syarief.

Diberitakan, Airlangga dan SBY bertemu di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, Kamis (5/3/2020) malam.

Baca juga: Diminta Airlangga, Ini Masukan SBY untuk Omnibus Law Cipta Kerja

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Airlangga mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu SBY.

Sebagai Menko Perekonomian, Airlangga mengajak Partai Demokrat untuk memberikan masukan terkait pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Pak SBY," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2020). 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

Nasional
Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa sebagai Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

Nasional
UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X