Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Koordinasi, Jangan Semua SKPD Bicara soal Virus Corona

Kompas.com - 04/03/2020, 19:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar meminta internal pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi sebelum menyampaikan informasi soal virus corona ke publik. 

Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

"Lalu jangan semua unsur SKPD bicara (soal virus corona). Supaya ada kejelasan informasi untuk masyarakat. Jangan hal baik malah jadi negatif, kasihan masyarakat apalagi kalau sampai menimbulkan kepanikan," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Cegah Corona, Sekolah Swasta di Pondok Aren Periksa Suhu Tubuh Pelajar Sebelum Masuk Kelas

Dia pun mengingatkan agar kepala daerah dan pemda tidak menyampaikan narasi yang membuat masyarakat kebingungan memahami virus corona.

Kemendagri meminta informasi soal virus corona disampaikan secara informatif dan edukatif.

Dia mencontohkan, saat ini sejumlah pemda sudah membuat konten berisi informasi pencegahan penularan virus corona.

Kemudian, ada pemda yang membuat meme untuk mengingatkan masyarakat tidak panik menghadapi virus ini.

Sementara itu, terkait update informasi pasien tertular virus corona beserta penanganannya, Bahtiar mengimbau agar pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Sebab, hal tersebut berkaitan dengan teknis bidang kesehatan.

Terlebih, pemerintah sudah menunjuk juru bicara yang secara khusus menjawab penanganan virus corona.

"Sekarang sudah ditunjuk juru bicara pemerintah sehingga informasi soal corona bisa disampaikan secara satu pintu," kata Bahtiar.

Baca juga: Pasien Positif Corona Mengaku Tak Diberi Obat Minum, Ini Penjelasan RSPI Sulianti Saroso

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisasi persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com