Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Koordinasi, Jangan Semua SKPD Bicara soal Virus Corona

Kompas.com - 04/03/2020, 19:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar meminta internal pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi sebelum menyampaikan informasi soal virus corona ke publik. 

Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

"Lalu jangan semua unsur SKPD bicara (soal virus corona). Supaya ada kejelasan informasi untuk masyarakat. Jangan hal baik malah jadi negatif, kasihan masyarakat apalagi kalau sampai menimbulkan kepanikan," ujar Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Baca juga: Cegah Corona, Sekolah Swasta di Pondok Aren Periksa Suhu Tubuh Pelajar Sebelum Masuk Kelas

Dia pun mengingatkan agar kepala daerah dan pemda tidak menyampaikan narasi yang membuat masyarakat kebingungan memahami virus corona.

Kemendagri meminta informasi soal virus corona disampaikan secara informatif dan edukatif.

Dia mencontohkan, saat ini sejumlah pemda sudah membuat konten berisi informasi pencegahan penularan virus corona.

Kemudian, ada pemda yang membuat meme untuk mengingatkan masyarakat tidak panik menghadapi virus ini.

Sementara itu, terkait update informasi pasien tertular virus corona beserta penanganannya, Bahtiar mengimbau agar pemda berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Sebab, hal tersebut berkaitan dengan teknis bidang kesehatan.

Terlebih, pemerintah sudah menunjuk juru bicara yang secara khusus menjawab penanganan virus corona.

"Sekarang sudah ditunjuk juru bicara pemerintah sehingga informasi soal corona bisa disampaikan secara satu pintu," kata Bahtiar.

Baca juga: Pasien Positif Corona Mengaku Tak Diberi Obat Minum, Ini Penjelasan RSPI Sulianti Saroso

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah daerah tidak terlalu mendramatisasi persoalan yang berkaitan dengan virus corona.

Mahfud mengatakan, berdasarkan rapat kabinet para menteri bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (3/3/2020) pagi, informasi mengenai penanganan corona diputuskan untuk dipusatkan di Kementerian Kesehatan.

Pemerintah daerah diminta untuk tidak membuat pernyataan sendiri-sendiri.

Mahfud MD mengimbau para kepala daerah tidak membuat pernyataan pers sebelum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kasus virus corona.

Kepala daerah juga diminta tak membuat pernyataan yang bersifat politis.

Mahfud mencontohkan kasus pasien suspect corona di Cianjur, Jawa Barat yang meninggal dunia Selasa pagi.

Setelah ramai diperbincangkan, ternyata pasien tersebut dinyatakan negatif virus corona dan meninggal bukan karena virus tersebut.

Baca juga: Dinkes Sulsel Sebut Satu Pasien Jalani Pemeriksaan Corona di Makassar

Ia justru meminta kepala daerah melontarkan pernyataan yang menenangkan masyarakat.

Sebab, sebagaimana dikatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dibandingkan virus corona, yang lebih banyak menyebabkan orang meninggal adalah flu biasa.

Virus corona terdeteksi telah menjangkiti dua warga Indonesia.

Pada Senin (2/3/2020), Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona Covid-19 di Indonesia.

Dua warga Depok, pasien 1 (31) dan pasien 2 (64) positif virus corona setelah melakukan kontak dengan warga Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Keduanya diisolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Mohammad Syahril menyampaikan, kondisi dua warga asal Depok yang positif virus corona semakin membaik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com