Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

68 WNI di Kapal Diamond Princess akan Diobservasi di Pulau Sebaru Kecil

Kompas.com - 27/02/2020, 12:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengobservasi 68 WNI yang dievakuasi dari Kapal Diamond Princess di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Sebaru Kecil, Jakarta.

Dengan demikian, lokasi observasi WNI yang dievakuasi dari Kapal World Dream sama dengan WNI yang dievakuasi dari Kapal Diamond Princess.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

"Adapun tempat untuk evakuasi, tempat untuk observasi sudah ditetapkan yaitu di Pulau Sebaru Kecil yang nanti akan diatur sedemikian rupa. Dan itu akan menjadi dominan atau tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan dari Pak Menkes," ujar Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Akan Evakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess Pakai Pesawat

Muhadjir mengatakan 68 WNI yang akan dievakuasi ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dari Jepang dan dinyatakan negatif dari infeksi virus corona.

Namun, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga memutuskan untuk mengobservasi mereka kembali.

"Kemudian sesuai dengan standar maka walaupun mereka-mereka ini sudah mengikuti pemeriksaan dari yang memiliki wewenang di Jepang, nanti mereka juga akan tetap diperiksa kembali setelah mereka berada di Indonesia," ujar Muhadjir.

"Jadi masih akan tetap menjalani pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) kemudian informasinya akan lebih lanjut nanti akan dibahas lebih detail," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah akan mengevakuasi 68 WNI di Kapal Diamond Princess yang kini berada di Yokohama, Jepang, dengan menggunakan pesawat.

Namun pemerintah belum memastikan waktu penjemputan serta pesawat apa yang akan digunakan.

"Evakuasi akan dilakukan setelah ada kesepakatan, ada koordinasi, bukan kesepakatan, dengan pemerintah Jepang mengenai waktunya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com