Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Kompas.com - 26/02/2020, 14:07 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang, harus melalui proses yang sulit.

Ia mengatakan, proses evakuasi harus melalui mekanisme diplomasi yang tak mudah antara Pemerintah Jepang dan Indonesia.

"Tidak segampang itu diplomasi negoisasi, tapi kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk negoisasi ini," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Jokowi mengatakan, pemerintah juga belum menetapkan pulau apa yang akan dijadikan lokasi observasi 69 WNI di kapal Diamond Princess.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus untuk mengevakuasi 188 WNI yang berada di kapal World Dream yang akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Jokowi menambahkan, pemerintah mendahulukan evakuasi WNI di kapal World Dream lantaran jumlahnya lebih banyak dan letaknya lebih dekat dengan Indonesia.

"Ini dirampungkan dulu satu-satu. Orang belum merapat ke sana. Apalagi kemudian kita berbicara yang di kapal Diamond. Karena ini juga masih negosiasi dengan Pemerintah Jepang. Ini aja (World Dream) belum sampai di Pulau Sebaru. Nanti kalau sudah sampai ditata, kita menyiapkan yang ini lagi (Diamond Princess)," jelasnya.

"Pulaunya di mana juga belum. Jangan dianggap mudah," lanjut Jokowi.

Baca juga: WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

Diberitakan, 69 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evakuasi.

Mereka berharap pemerintah menjemput tidak menggunakan kapal laut karena akan memakan waktu dua pekan perjalanan.

"Kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kami yang berada di Diamond Princess di Yokohama sudah sangat takut, ibaratnya dibunuh pelan-pelan," ungkap salah satu kru.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik

Ketika Pemerintah Tak Larang Mudik, tapi Suruh ASN Minta Masyarakat Tak Mudik

Nasional
Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Nasional
SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

SBY: Sampaikan Pandangan Tanpa Harus Menghina Pemimpin Kita

Nasional
Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Kisah Korban PHK dan Harapan Bernama Kartu Prakerja…

Nasional
Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Korlantas Polri: Ojol Angkut Penumpang Tidak Dilarang

Nasional
Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan 'Online' sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional
Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Nasional
Menkominfo Berharap Aplikasi 'Peduli Lindungi' Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Menkominfo Berharap Aplikasi "Peduli Lindungi" Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X