Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Kompas.com - 26/02/2020, 14:07 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang, harus melalui proses yang sulit.

Ia mengatakan, proses evakuasi harus melalui mekanisme diplomasi yang tak mudah antara Pemerintah Jepang dan Indonesia.

"Tidak segampang itu diplomasi negoisasi, tapi kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk negoisasi ini," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Jokowi mengatakan, pemerintah juga belum menetapkan pulau apa yang akan dijadikan lokasi observasi 69 WNI di kapal Diamond Princess.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus untuk mengevakuasi 188 WNI yang berada di kapal World Dream yang akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Jokowi menambahkan, pemerintah mendahulukan evakuasi WNI di kapal World Dream lantaran jumlahnya lebih banyak dan letaknya lebih dekat dengan Indonesia.

"Ini dirampungkan dulu satu-satu. Orang belum merapat ke sana. Apalagi kemudian kita berbicara yang di kapal Diamond. Karena ini juga masih negosiasi dengan Pemerintah Jepang. Ini aja (World Dream) belum sampai di Pulau Sebaru. Nanti kalau sudah sampai ditata, kita menyiapkan yang ini lagi (Diamond Princess)," jelasnya.

"Pulaunya di mana juga belum. Jangan dianggap mudah," lanjut Jokowi.

Baca juga: WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

Diberitakan, 69 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evakuasi.

Mereka berharap pemerintah menjemput tidak menggunakan kapal laut karena akan memakan waktu dua pekan perjalanan.

"Kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kami yang berada di Diamond Princess di Yokohama sudah sangat takut, ibaratnya dibunuh pelan-pelan," ungkap salah satu kru.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X