Kompas.com - 26/02/2020, 14:07 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (26/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang, harus melalui proses yang sulit.

Ia mengatakan, proses evakuasi harus melalui mekanisme diplomasi yang tak mudah antara Pemerintah Jepang dan Indonesia.

"Tidak segampang itu diplomasi negoisasi, tapi kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk negoisasi ini," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Jokowi mengatakan, pemerintah juga belum menetapkan pulau apa yang akan dijadikan lokasi observasi 69 WNI di kapal Diamond Princess.

Ia mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus untuk mengevakuasi 188 WNI yang berada di kapal World Dream yang akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Jokowi menambahkan, pemerintah mendahulukan evakuasi WNI di kapal World Dream lantaran jumlahnya lebih banyak dan letaknya lebih dekat dengan Indonesia.

"Ini dirampungkan dulu satu-satu. Orang belum merapat ke sana. Apalagi kemudian kita berbicara yang di kapal Diamond. Karena ini juga masih negosiasi dengan Pemerintah Jepang. Ini aja (World Dream) belum sampai di Pulau Sebaru. Nanti kalau sudah sampai ditata, kita menyiapkan yang ini lagi (Diamond Princess)," jelasnya.

"Pulaunya di mana juga belum. Jangan dianggap mudah," lanjut Jokowi.

Baca juga: WNI di Kapal Diamond Princess Belum Dievakuasi, Jokowi: Pemerintah Jangan Didesak-desak

Diberitakan, 69 WNI kru kapal pesiar Diamond Princess di Yokohama, Jepang, meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evakuasi.

Mereka berharap pemerintah menjemput tidak menggunakan kapal laut karena akan memakan waktu dua pekan perjalanan.

"Kepada Pak Presiden Jokowi yang terhormat, kami yang berada di Diamond Princess di Yokohama sudah sangat takut, ibaratnya dibunuh pelan-pelan," ungkap salah satu kru.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Nasional
Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Nasional
Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Nasional
Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Nasional
Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Nasional
Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X