Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Kompas.com - 23/02/2020, 19:52 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Politika Research and Consulting (PRC) bersama Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan mayoritas responden ingin pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Seperti diketahui pileg dan pilpres pada 2019 lalu dilaksanakan secara serentak.

Berdasarkan survei, sebanyak 56,4 responden dari 2.197 responden ingin keduanya diselenggarakan secara terpisah pada Pemilu 2024.

"Ternyata, mayoritas teman-teman, menginginkan pileg dan pilpres ini untuk dipisah. Maka ini untuk DPR selaku pengendali kebijakan politk ini bisa jadi referensi untuk dipertimbangkan," kata Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno saat memaparkan hasil survei di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Alasannya, kata Adi, Indonesia masih belum memiliki infrastruktur politik yang mumpuni untuk menyelenggarakan pileg dan pilpres secara serentak.

Hal itu dilihat dari banyaknya pekerja pemilu yang meninggal dunia dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor.

Meski demikian, sebanyak 36,8 persen responden menyatakan agar pelaksanaan pileg dan pilpres, tetap dilangsungkan serentak seperti pada Pemilu 2019 lalu.

"Alasannya sederhana, ini soal efisiensi waktu, ini soal efisiensi anggaran. Sehingga publik tidak ingin terlampau dipusingkan dengan politik yang selalu berjenjang," ujar Adi.

Baca juga: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

"Capek juga kalau tiap hari ngomongin politik, sementara kebutuhan ekonomi Indonesia maju yang mereka harapkan," imbuh Ari.

Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling di 220 wilayah desa/kelurahan secara proporsional ini juga memotret harapan responden terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Hasilnya, 70,5 persen responden menginginkan Indonesia yang maju dan makmur. Sementara, 12,2 persen lainnya ingin Indonesia menjadi religius dan berakhlak mulia.

"Lainnya ingin Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing (8,9 persen) dan Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (6,5 persen)," ungkap dia.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Untuk diketahui, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,13 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com