Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Enggan Tanggapi Penunjukan 3 Politikus sebagai Komisaris Bank BUMN

Kompas.com - 21/02/2020, 13:34 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo enggan menanggapi penunjukan tiga politisi dari partai pengusungnya pada Pilpres 2019 sebagai komisaris independen di bank BUMN.

Ia meminta wartawan menanyakan langsung permasalahan tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Teknis seperti itu silakan bertanya pada menteri BUMN," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Ada Politisi di Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir Bantah Ada Bagi-bagi Jabatan

Erick sebelumnya juga menolak berkomentar saat ditanyai soal sejumlah politisi dari partai pengusung Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat jabatan komisaris di perusahaan pelat merah.

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini hanya melemparkan senyum saat Kompas.com mencoba meminta komentarnya. 

Selesai melempar senyum, dia langsung bergegas menuju mobilnya.

Padahal, sebelumnya dia mau memenuhi permintaaan wawancara dengan wartawan yang telah menunggunya selepas rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (20/2/2020) siang.

Sejumlah politisi dari partai pengusung Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat jabatan komisaris di perusahaan pelat merah.

Pertama, Dwi Ria Latifa. Dia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan anggota DPR RI periode 2014-2019.

Dwi mendapat jabatan komisaris independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kedua, Zulhanar Usman. Dia merupakan politisi Partai Hanura. Bahkan, dia menjabat sebagai bendahara umum di partai yang dipimpin Oesman Sapta Odang itu.

Sama seperti Dwi, Zulhanar juga mendapat posisi sebagai komisaris independen di BRI.

Baca juga: Pengurus Partai Jadi Komisaris BRI, Ini Penjelasan Kementerian BUMN

Ketiga, Arief Budimanta. Adapun Arif Budimanta merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam organisasi kepartaian, Arif pernah menjadi Ketua DPP PDIP periode 2005-2010. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI 2009-2013.

Saat ini, dia diberi posisi komisaris di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com