Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jika Diusung PDI-P, Gibran Tak Perlu "Berdarah-darah"

Kompas.com - 11/02/2020, 20:26 WIB
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, peluang Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wali kota Solo masih terbuka lebar.

Bahkan, saat ini ada sejumlah partai politik yang menyatakan bersedia untuk mencalonkannya.

Menurut dia, putra pertama dari Presiden Joko Widodo itu merupakan sosok figur yang cukup mampu menarik dukungan dari masyarakat.

“Dia masih punya kans, kalau masyarakat Solo dominan pemilih rasional. Tentu tetap memilih tokoh atau figur dibandingkan memilih partai,” kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Hadapi Calon Independen di Pilkada Solo 2020, Gibran Akui Punya Strategi Rahasia

Gibran yang baru saja menjadi kader PDI Perjuangan itu lebih memilih mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan partainya agar dapat dicalonkan pada Pilkada Kota Solo.

Selain Gibran, ada dua tokoh senior lain yang juga tengah menjalani proses tersebut yakni Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dan Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa.

Pangi menilai wajar jika Gibran ingin dicalonkan PDI Perjuangan dalam kontestasi kepala daerah tersebut.

Sebab, PDI Perjuangan memiliki pendukung loyal yang cukup besar di Solo.

“Kalau Gibran diusung PDI Perjuangan, yang pemilihnya banyak kader militan, tentu dia punya potensi dan kans lebih besar untuk mulus dan terpilih menjadi wali kota Solo. Tidak terlalu berdarah-darah dan terkuras energinya karena mesin partai PDI Perjuangan cukup diperhitungkan dan kuat di Solo,” kata dia.

Baca juga: Bersama PDI-P atau Tidak, Partai Golkar Akan Usung Gibran di Solo

Untuk diketahui, PDI Perjuangan menguasai 30 kursi dari 45 kursi DPRD Kota Solo. Hal itu menjadikan partai berlambang banteng itu sebagai partai nomor satu di kota tersebut.

Sejauh ini, sudah ada tiga partai yang bersedia mencalonkan Gibran sebagai calon wali kota Solo, yaitu Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com