Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKKBN Usul ke Nadiem Masukkan soal Kesehatan Reproduksi ke Kurikulum

Kompas.com - 29/01/2020, 15:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk memasukkan soal kesehatan dan reproduksi dalam kurikulum di sekolah.

Ini dinilainya menjadi solusi untuk menekan pernikahan dini yang masih terjadi di Indonesia.

"Saya kemarin datangi Mendikbud, minta supaya kesehatan dan reproduksi masuk (kurikulum) di sekolah. Itu penting kalau menurut saya, karena mereka (anak-anak) tidak mengerti tentang dirinya," ujar Hasto usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat (29/1/2020).

Baca juga: Rektor IPB Nilai Kebijakan Kampus Merdeka Sesuai dengan Kurikulum Baru IPB 2020

Menurut mantan Bupati Kulon Progo itu, anak-anak perempuan usia 16 tahun tak mengerti tentang dirinya sendiri, termasuk tidak mengerti bahwa berhubungan seks dalam usia tersebut dapat meningkatkan potensi kanker mulut rahim sehingga sangat berisiko.

Kemudian, bagi anak laki-laki yang mengalami sakit gondong, sperma mereka sebenarnya akan hancur akibat penyakit tersebut.

"Hal kayak begini penting diekspose ke mereka. Kita tidak mengajari seks, tetapi reproduksi. Kalau mereka tidak diberi tahu bagaimana?" kata dia.

Hasto menyadari, persoalan edukasi reproduksi ini memang masih dinilai tabu karena berkaitan dengan seks, termasuk penilaian dari sisi agama yang juga sering beragam komentarnya.

Baca juga: Mendudukkan soal Sekolah Pranikah dan Pendidikan Seks di Sekolah

Namun, jika anak-anak tidak mengetahui edukasi seks, kata dia, ini akan menjadi berbahaya.

"Saya sih optimistis kalau Mendikbud memberikan sinyal untuk masuk ke sekolah. Saya optimistis bisa membuat (edukasi) kesehatan dan reporduksi yang bsa diterima oleh ulama," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com