Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Kejutan di Kabinet Indonesia Maju…

Kompas.com - 28/01/2020, 06:06 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Teras Istana Merdeka di Jakarta menjadi saksi diumumkannya jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, kabinet pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pada 23 Oktober 2019 lalu.

Sejumlah nama cukup memberikan kejutan. Pasalnya, nama-nama itu sebelumnya tidak diprediksi bakal menduduki posisi menteri, hingga akhirnya satu per satu dari mereka dipanggil ke Istana oleh Jokowi untuk menerima mandat tersebut.

Secara keseluruhan, ada empat menteri koordinator dan 30 menteri yang berada di dalam susunan Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Catatan 100 Hari Jokowi-Maruf: Kebut Bangun Ibu Kota Baru

Di antara menteri terpilih yang cukup membuat terkejut antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Partai Gerindra sebelumnya menjadi rival Jokowi dan partai koalisi saat Pilpres 2019. Bahkan, Prabowo merupakan kandidat capres yang head to head atau berhadapan langsung dengan Jokowi secara langsung.

Sementara itu, nama lainnya yang tidak terprediksi yaitu Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, posisi menteri ini kerap diduduki oleh kader partai Islam yang mendukung pemerintahan.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Berikutnya, ada pula nama Syahrul Yasin Limpo yang menjadi Menteri Pertanian, Johny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Zainudin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Nama-nama menteri tersebut sebelumnya tidak diprediksi akan duduk di kursi jabatan menteri.

Kepada para menterinya, Jokowi menegaskan, agar mereka fokus kerja dan tidak melakukan perbuatan pidana. Bahkan, para menteri harus membangun sistem yang dapat mencegah perbuatan pidana.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," tegas Jokowi.

Baca juga: Pesan Jokowi ke Kabinet Indonesia Maju: Jangan Korupsi!

Ia juga menegaskan bahwa para menteri tidak boleh memiliki visi misi sendiri. Seluruh kinerja menteri harus sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Jokowi juga meminta agar para menteri dapat keluar dari rutinitas yang monoton. Para menteri juga diperintahkan agar berorientasi pada hasil nyata.

Bagi yang tak menjalankan instruksi itu dengan baik, Jokowi mengancam akan mencopot menteri bersangkutan di tengah jalan.

"Tugas kita tidak hanya menjamin sent (terkirim), tapi delivered (tersampaikan)," ujar Jokowi.

Baca juga: Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Secara keseluruhan, mayoritas menteri di Kabinet Indonesia Maju berasal dari kalangan profesional. Dari 34 menteri dan menteri koordinator, 18 di antaranya berasal dari kalangan profesional dan 16 lainnya berasal dari kalangan parpol.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com