100 Hari Jokowi, Anggota Komisi III Sebut Pemerintah Sibuk Lemahkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah 100 hari memerintah sejak dilantik pada 20 Oktober 2019.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny Harman menilai Jokowi terlalu sibuk dengan agenda pelemahan terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jokowi di 100 hari pemerintahannya sibuk dengan agenda pelemahan sistematis terhadap KPK," ujar Benny kepada wartawan, Senin (27/1/2020).

Selain itu, kata dia, juga belum ada kemajuan signifikan dalam penegakkan hukum dan penuntasan kasus HAM.

Baca juga: Dewan Pengawas Berkomitmen Menahan Laju Pelemahan KPK

Benny mengungkit soal Tragedi Semanggi dan penyiraman air keras Novel Baswedan.

"Kasus-kasus lama seperti Semanggi, penghilangan paksa, kasus Novel Baswedan, belum terselesaikan," tuturnya.

Menurut Benny, bahkan kasus-kasus baru bermunculan.

Misalnya, ia menyebut dugaan korupsi Jiwasraya hingga dugaan suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Dia juga menyinggung rencana pemerintah membuat omnibus law. Hingga saat ini belum ada draf omnibus law yang diserahkan pemerintah ke DPR.

"Malah kasus-kasus baru muncul seperti Jiwasraya, Asabri, kasus Harun Masiku, dan kasus Papua," kata Benny.

"Omnibus law yang dijanjikan akan selesai dalam 100 hari juga enggak jelas batang hidungnya," ujarnya.