Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turunkan Kain Hitam, Dewan Pengawas TVRI Dinilai Tidak Pro-karyawan

Kompas.com - 20/01/2020, 12:46 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal menilai, Dewan Pengawas (Dewas) TVRI tidak berpihak pada karyawan.

Hal itu, kata dia, terlihat dari perintah Dewas untuk menurukan kain hitam yang dipasang karyawan sebagai bentuk kekelaman masa depan TVRI setelah pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama.

"Kita nilai juga kan kalau kita lagi speak up kan minta perhatian terus tiba-tiba diturunkan kan berarti sepertinya enggak ada semangat untuk membela karyawannya. Di Dewas-nya ya. Enggak berpihaklah begitu kayaknya," kata Agil pada Kompas.com, Senin (20/1/2020).

Agil mengatakan, penyelimutan kain hitam di beberapa titik Gedung TVRI hanya aspirasi permintaan tolong karyawan kepada presiden.

Baca juga: Usai Pemecatan Helmy Yahya, Gedung TVRI Dipasang Kain Hitam

Sebab, semua karyawan bangga memakai seragam TVRI setelah beberapa tahun belakangan mendapat rating penyiaran yang cukup baik di masyarakat karena andil Helmy Yahya.

"Padahal kita tuh di konteks kain hitam itu kita sebenarnya speak up saja loh untuk Pak Presiden tolong dong kita, bantuin karyawan, bantuin TVRI," ujar dia.  

"Kita lebih kepada ayo dong mari tolongin TVRI kita tuh lagi bangga-bangganya memakai seragam TVRI," ujar Agil.

Sebelumnya, sejumlah karyawan TVRI menyelimuti beberapa bagian Gedung TVRI dengan kain hitam.

Ada beberapa titik di kawasan TVRI diselimuti kain hitam sejak Minggu (19/1/2020) malam, salah satunya di pagar depan Gedung TVRI.

Kemudian, di sisi utara Gedung Penunjang Operasional (GPO).

"Hanya sepanjang pagar 250 meter, pagar depan ditutupin kain hitam semua kemudian di sisi utara Gedung GPO, GPO itu Gedung Penunjang Operasional. Itu ada spanduk besar turun dari atas #SaveTVRIJanganKerdilkanKami," ujar dia. 

Baca juga: Komisi I DPR Agendakan Pemanggilan Dewas TVRI dan Helmy Yahya

Presenter Helmy Yahya resmi dicopot sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI pada Kamis (16/1/2020).

Tak terima atas keputusan tersebut, Helmy Yahya pun angkat suara dengan menggelar jumpa pers di kawasan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (17/1/2020).

Helmy menyampaikan surat pembelaan setebal 1.200 halaman bersama jajaran kuasa hukum Chandra Marta Hamzah.

Salah satu poin yang menjadi polemik pencopotan Helmy Yahya dari bangku Direktur Utama TVRIadalah pendanaan penayangan Liga Inggris.

Poin itu disebut-sebut belum dilaporkan Helmy Yahya kepada pihak Dewan Pengawas.

Akan tetapi, Helmy Yahya bersuara bahwa telah melaporkan pembiayaan tayangan Liga Inggris itu pada Dewan Pengawas TVRI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com