Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korpri: Kalau Pemangkasan Eselon Konsisten, PNS Senang Sekali

Kompas.com - 15/01/2020, 09:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, para PNS akan sangat senang jika pemangkasan eselon III dan IV dilakukan secara konsisten.

Pasalnya, para pejabat eselon III dan IV yang akan menjadi pejabat fungsional tetap menikmati gaji setara dengan pejabat struktural dengan tanggung jawab yang berkurang.

"Kalau peralihan ini dilakukan secara konsisten itu para PNS seneng banget. Karena menjadi pejabat fungsional, penghasilannya sama dengan pejabat struktural. Padahal tanggung jawabnya jauh lebih banyak dari pejabat struktural," ujar Zudan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Menpan RB Sebut Pemangkasan Eselon Disesuaikan Kebutuhan Kementerian

Karenanya, ia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengkaji secara mendalam rencana pemangkasan eselon III dan IV di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Zudan menambahkan, Kemenpan RB harus bisa memastikan pekerjaan eselon III dan IV tetap ada yang mengerjakan meskipun jabatan strukturalnya dihapus.

Sebab, kata Zudan, biasanya eselon III dan IV yang selama ini mengerjakan tugas-tugas bersifat teknis dan operasional.

Zudan mengkhawatirkan bila tugas-tugas pejabat eselon III dan IV tak ada yang mengerjakan akan menggangu pelayanan publik.

Baca juga: Eselon III dan IV Dipangkas, Negara Bisa Hemat Rp 12 Miliar Per Tahun

Ia mengatakan, ada dua alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yakni menyerahkan tugas-tugas pejabat eselon III dan IV ke eselon II atau pejabat fungsional.

Namun, keduanya masih butuh kajian mendalam agar tak mengganggu tugas para pejabat eselon II dan fungsional yang dilimpahi tanggung jawab baru.

"Oleh karena itu ini yang harus dikaji secara mendalam sehingga bisa dilahirkan satu keyakinan dan kepastian dengan pemangkasan eselon kualitas layanan publik, kualitas perizinan, kualitas semuanya akan berjalan lebih baik," ujar Zudan.

"Dan dipastikan selalu ada pejabat yang mengerjakan. Sehingga tidak ada kelambatan akibat tidak ada orang yang mengerjakan pekerjaannya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com