Menpan RB Sebut Pemangkasan Eselon Disesuaikan Kebutuhan Kementerian

Kompas.com - 14/01/2020, 19:55 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan pemangkasan eselon 3 dan 4 di seluruh kementerian dan lembaga tak bisa disamaratakan.

Ia mengatakan ada kementerian yang pejabat eselon 3 justru memegang fungsi sentral dan memegang anggaran yang cukup besar sehingga tak mungkin dijadikan pejabat fungsional.

Tjahjo mengatakan jika disamaratakan hal itu akan mengganggu kinerja kementerian tersebut.

Baca juga: Lantik 56 Kajati dan Pejabat Eselon II, Jaksa Agung Berikan 7 Petuah

"Jangan sampai mengganggu. Contoh kementerian PUPR, eselon 3 nya itu pegang proyek sampai triliunan. Apakah menjadi pejabat fungsional? Itu kan enggak mungkin. Ada beberapa pengecualian," kata Tjahjo di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Tjahjo menambahkan yang terpenting dari perampingan birokrasi ialah bukan menghapus jabatan eselon 3 dan 4, tetapi menghilangkan pola pikir hierarkis sehingga keputusan bisa cepat dihasilkan.

Tjahjo mengatakan kian cepat keputusan dihasilkan, semakin mempercepat pelayanan publik.

"Intinya menghilangkan pola pikir eselon untuk mempercepat mengambil keputusan, mempercepat melayani masyarakat, mempercepat memberikan izin. Itu menjaadi arahan Bapak Presiden," lanjut Tjahjo.

Ia pun mengatakan reformasi birokrasi juga tak terbatas pada penghapusan sejumlah jabatan struktural, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap ASN berprestasi.

Selain itu reformasi birokrasi juga mencakup penyediaan jaminan hari tua dan pensiun yang layak serta tunjangan kinerja yang sesuai untuk para ASN.

Baca juga: Anies Rombak 2.650 Pejabat Eselon III dan IV, Termasuk Lurah dan Camat

"Reformasi birokrasi yang sudah kita bahas kemarin, Kemenkeu dan Kemendagri mencari formula yang menyangkut pensiunan, kemudian juga tunjangan kinerja ASN baik pusat maupun daerah," ujar Tjahjo.

"Itu juga salah satu bentuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan ASN yang smart, ASN yang mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat, mampu melayani masyarakat," lanjut Tjahjo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X