Menpan RB Sebut Pemangkasan Eselon Disesuaikan Kebutuhan Kementerian

Kompas.com - 14/01/2020, 19:55 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan pemangkasan eselon 3 dan 4 di seluruh kementerian dan lembaga tak bisa disamaratakan.

Ia mengatakan ada kementerian yang pejabat eselon 3 justru memegang fungsi sentral dan memegang anggaran yang cukup besar sehingga tak mungkin dijadikan pejabat fungsional.

Tjahjo mengatakan jika disamaratakan hal itu akan mengganggu kinerja kementerian tersebut.

Baca juga: Lantik 56 Kajati dan Pejabat Eselon II, Jaksa Agung Berikan 7 Petuah

"Jangan sampai mengganggu. Contoh kementerian PUPR, eselon 3 nya itu pegang proyek sampai triliunan. Apakah menjadi pejabat fungsional? Itu kan enggak mungkin. Ada beberapa pengecualian," kata Tjahjo di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Tjahjo menambahkan yang terpenting dari perampingan birokrasi ialah bukan menghapus jabatan eselon 3 dan 4, tetapi menghilangkan pola pikir hierarkis sehingga keputusan bisa cepat dihasilkan.

Tjahjo mengatakan kian cepat keputusan dihasilkan, semakin mempercepat pelayanan publik.

"Intinya menghilangkan pola pikir eselon untuk mempercepat mengambil keputusan, mempercepat melayani masyarakat, mempercepat memberikan izin. Itu menjaadi arahan Bapak Presiden," lanjut Tjahjo.

Ia pun mengatakan reformasi birokrasi juga tak terbatas pada penghapusan sejumlah jabatan struktural, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap ASN berprestasi.

Selain itu reformasi birokrasi juga mencakup penyediaan jaminan hari tua dan pensiun yang layak serta tunjangan kinerja yang sesuai untuk para ASN.

Baca juga: Anies Rombak 2.650 Pejabat Eselon III dan IV, Termasuk Lurah dan Camat

"Reformasi birokrasi yang sudah kita bahas kemarin, Kemenkeu dan Kemendagri mencari formula yang menyangkut pensiunan, kemudian juga tunjangan kinerja ASN baik pusat maupun daerah," ujar Tjahjo.

"Itu juga salah satu bentuk reformasi birokrasi untuk mewujudkan ASN yang smart, ASN yang mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat, mampu melayani masyarakat," lanjut Tjahjo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X