PBNU Minta Pemerintah Hati-hati dalam Memulangkan WNI yang Terpapar Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah berhati-hati jika ingin memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang terpapar radikalisme.

Menurut Said, pemerintah harus memastikan WNI yang dipulangkan dari luar negeri sudah terbebas dari paham tersebut. 

"Kalau saya katakan yang saya tahu 1.000 lebih (WNI) yang bergabung ISIS. Kalau pemerintah menjamin mereka tidak berbuat seperti itu lagi, diterima, pulang, ya silakan," ujar Said Aqil di Gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

"Tapi kalau menurut saya, dilihat dulu apakah mereka sudah benar-benar menyesali. Kalau kembali pulang dan berjiwa nasionalis silakan," tambahnya.

Sebab, kata Said, para WNI itu meninggalkan Indonesia dalam rangka membangun khilafah.

"Artinya sudah menolak nasionalisme, menolak negara kebangsaan, " tegas Said.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menangani kepulangan mereka secara serius.

PBNU juga mengingatkan supaya pemerintah tidak kecolongan.

"Harus betul-betul serius menanganinya. Jangan cuma abal-abal, nanti kecolongan," kata Said.

Baca juga: Mahfud MD: Lebih dari 6.000 WNI Terlibat Terorisme Lintas-batas

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, ada lebih dari 6.000 warga Indonesia yang teridentifikasi terlibat foreign terrorist fighter (FTF) atau terorisme lintas-bantas.

"Dari Suriah saja kita punya 187 ( WNI), pokoknya lebih dari 6.000 warga kita di luar negeri yang sekarang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai teroris," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mahfud mengatakan, fenomena FTF tersebut menjadi salah satu pembahasan pemerintah.

Mengingat, mereka juga harus tetap dipulangkan ke Indonesia.

"Itu banyak yang mesti kita pulangkan," kata dia.

Mahfud mengatakan, skema pemulangan teroris lintas-batas ini perlu diperhatikan.

Dengan begitu, kepulangan mereka ke Indonesia tidak membahayakan keamanan dalam negeri.