Salin Artikel

PBNU Minta Pemerintah Hati-hati dalam Memulangkan WNI yang Terpapar Radikalisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta pemerintah berhati-hati jika ingin memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang terpapar radikalisme.

Menurut Said, pemerintah harus memastikan WNI yang dipulangkan dari luar negeri sudah terbebas dari paham tersebut. 

"Kalau saya katakan yang saya tahu 1.000 lebih (WNI) yang bergabung ISIS. Kalau pemerintah menjamin mereka tidak berbuat seperti itu lagi, diterima, pulang, ya silakan," ujar Said Aqil di Gedung PGI, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020).

"Tapi kalau menurut saya, dilihat dulu apakah mereka sudah benar-benar menyesali. Kalau kembali pulang dan berjiwa nasionalis silakan," tambahnya.

Sebab, kata Said, para WNI itu meninggalkan Indonesia dalam rangka membangun khilafah.

"Artinya sudah menolak nasionalisme, menolak negara kebangsaan, " tegas Said.

Oleh karena itu, pemerintah diminta menangani kepulangan mereka secara serius.

PBNU juga mengingatkan supaya pemerintah tidak kecolongan.

"Harus betul-betul serius menanganinya. Jangan cuma abal-abal, nanti kecolongan," kata Said.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, ada lebih dari 6.000 warga Indonesia yang teridentifikasi terlibat foreign terrorist fighter (FTF) atau terorisme lintas-bantas.

"Dari Suriah saja kita punya 187 ( WNI), pokoknya lebih dari 6.000 warga kita di luar negeri yang sekarang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai teroris," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Mahfud mengatakan, fenomena FTF tersebut menjadi salah satu pembahasan pemerintah.

Mengingat, mereka juga harus tetap dipulangkan ke Indonesia.

"Itu banyak yang mesti kita pulangkan," kata dia.

Mahfud mengatakan, skema pemulangan teroris lintas-batas ini perlu diperhatikan.

Dengan begitu, kepulangan mereka ke Indonesia tidak membahayakan keamanan dalam negeri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/21511681/pbnu-minta-pemerintah-hati-hati-dalam-memulangkan-wni-yang-terpapar

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke