Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Program Pencegahan Banjir Pemerintah Belum Optimal

Kompas.com - 03/01/2020, 14:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui program pencegahan banjir pemerintah belum optimal. Namun ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakannya.

Ma'ruf meyakini banjir di Jabodetabek bisa teratasi bila program pemerintah pusat seperti pembangunan Waduk di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, selesai dibangun.

"Sebenarnya kan Pemerintah sudah berusaha untuk mencegah terjadinya banjir baik di hulu maupun di hilir. Cuma memang belum semprna, belum maksimal, masih dalam proses-proses penanganan," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Baca juga: Eko Patrio: Korban Banjir Disentuh Hatinya Saja Sudah Senang

"Tiba-tiba ada cuaca ekstrem dan besar sehingga terjadilah musibah banjir. Jadi sebenarnya usaha sudah ada tapi memang belum maksimal sehingga perlu dimaksimalkan. Nanti kita bahas lagi supaya ke depannya tidak ada lagi banjir seperti ini," sambung Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan, faktor cuaca juga menjadi penyebab utama banjir besar di Jabodetabek kali ini.

Ia pun menyampaikan belasungkawa kepada korban banjir yang meninggal dunia.

Ia berpesan agar para korban yang selamat memperhatikan betul petunjuk petugas di lapangan agar terhindar dari bahaya.

Baca juga: Jakarta Banjir, Anggaran Triliunan Rupiah Formula E DKI Dikritik

"Saya menyampaikan rasa prihatin, duka cita, atas banyaknya yang meninggal korban banjir," ujar Ma'ruf.

"Selain saya mengucapkan duka cita, mohon kepada keluarga dan masyarakat yang terkena musibah banjir ini bersabar, menerima ini, dan juga memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh para petugas kita di lapangan dalam menangani banjir," lanjut Ma'ruf.

Banjir melanda sebagian wilayah Jakarta, pada Rabu (1/1/2020). Sejumlah wilayah masih tergenang hingga Jumat ini. 

Selain Jakarta, beberapa titik di Tangerang, Tangerang Selatan, dan Lebak juga mengalami banjir. Begitu pula di Bogor, Depok, dan Bekasi, Jawa Barat. 

Baca juga: Ridwan Kamil Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana untuk 5 Daerah

BNPB mencatat sebanyak 43 orang meninggal akibat banjir dan longsor di Jabodetabek. 

Sementara Pemprov Jawa Barat menetapkan tanggap darurat bencana untuk lima daerah. Kelimanya yakni, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Karawang.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com