Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Jelaskan soal Efek Kejut Dewan Pengawas KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 18:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan tentang yang dimaksud efek kejut terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud MD, orang-orang yang terpilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalah orang-orang terbaik sehingga memberi efek kejut kepada publik.

"Bagus-bagus (Dewan Pengawas KPK), jadi kan kemarin saya bilang akan wow bahwa yang dilantik oleh Presiden akan memberi efek kejut, karena itu bagus kan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (20/12/2019).

Mahfud pun menjelaskan secara singkat mereka yang terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK yang memberi efek kejut itu.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Tumpak hingga Artidjo Jadi Dewan Pengawas KPK

Mantan Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007 Tumpak Hatorangan adalah salah satu Dewan Pengawas KPK terpilih.

Menurut Mahfud, Tumpak Hatorangan merupakan angkatan KPK pertama yang membuat lembaga antirasuah itu memiliki kinerja bagus.

"Tumpak Hatarongan itu angkatan KPK pertama yang dulu membuat KPK bagus. Artidjo dan Harjono Anda tahu, Albertino oke," kata dia.

Kemudian, Artidjo Alkotsar sendiri dikenal sebagai mantan hakim agung yang disegani para koruptor.

Sementara, Albertino Ho adalah hakim agung yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tunggu Kupang.

Baca juga: Resmi, Lima Tokoh Ini Jabat Dewan Pengawas KPK

Selain itu, Harjono merupakan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Satu orang lainnya adalah Peneliti LIPI Syamsuddin Haris.

Tidak hanya itu, Mahfud juga memuji dua orang pimpinan KPK baru yang juga dilantik yakni Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar.

"Saya kira, ini (Nurul dan Lili) orang yang belum terkenal tapi track record-nya juga bagus, masih bersih sekali," kata dia.

Pemilihan para Dewan Pengawas KPK ini, kata Mahfud, telah membuktikan bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pemberantasan korupsi jadi lebih baik.

"Bahwa KPK mendapat efek dari upaya itu, tidak terhindarkan karena ini negara demokrasi. Ketika Pak Jokowi harus memutuskan sesuatu, berbagi wewenang dengan DPR, ya harus kompromi karena wewenang dibagi dua secara politik," kata dia.

"Tapi ketika Pak Jokowi memilih sendiri seperti dewan pengawas ini kan efeknya luar biasa bagus. Efek wow itu ada, ketika membentuk kabinet, dewan pengawas kan kelihatan sekali kalau ingin baik. Mari kita dukung sekarang," kata dia.

Baca juga: Menurut Mahfud MD, Publik Akan Wow dengan Dewas KPK Pilihan Jokowi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com