Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Partai Berkarya Bermanfaat Bentuk Opini dan Tekan Pemerintah

Kompas.com - 19/11/2019, 20:51 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyakini kerja sama yang dijalin bersama Partai Berkarya mampu memperkuat kekuatan oposisi atau partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

Sohibul mengatakan, meski Partai Berkarya tidak memiliki perwakilan di DPR, namun partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu dinilai mampu menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

"Memang Berkarya tidak memiliki representasi di DPR. Tapi sebagai parpol tentu Berkarya juga memiliki hak bersuara, menjadi kelompok penekan untuk menguatkan pihak yang di luar pemerintahan tapi berada di parlemen," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai bertemu sejumlah elite Partai Berkarya, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Baca juga: Salam Komando Tommy Soeharto dan Salim Segaf Aljufri

Menurut Sohibul, bergabungnya Partai Berkarya dalam barisan oposisi memberikan manfaat dari sisi pembentukan opini dan tekanan kepada pemerintah.

Di sisi lain, Partai Berkarya memiliki perwakilan yang cukup signifikan di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Berkarya memperoleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Ini jumlah yang sangat signifikan. Tentu dengan Partai Berkarya kami bisa bekerja sama di parlemen tingkat provinsi, kabupaten dan kota," kata Sohibul.

"Itu yang kami butuhkan dari Partai Berkarya. Mereka memberikan penguatan untuk mengkritisi pemerintah," tutur dia.

Baca juga: Petinggi PKS dan Partai Berkarya Sepakati 5 Poin Nota Kesepahaman Ini

Dalam Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Tommy Soeharto didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan Yayat Sudrajat.

Sementara, Sohibul didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com