Salin Artikel

Presiden PKS: Partai Berkarya Bermanfaat Bentuk Opini dan Tekan Pemerintah

Sohibul mengatakan, meski Partai Berkarya tidak memiliki perwakilan di DPR, namun partai besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto itu dinilai mampu menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

"Memang Berkarya tidak memiliki representasi di DPR. Tapi sebagai parpol tentu Berkarya juga memiliki hak bersuara, menjadi kelompok penekan untuk menguatkan pihak yang di luar pemerintahan tapi berada di parlemen," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai bertemu sejumlah elite Partai Berkarya, di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Menurut Sohibul, bergabungnya Partai Berkarya dalam barisan oposisi memberikan manfaat dari sisi pembentukan opini dan tekanan kepada pemerintah.

Di sisi lain, Partai Berkarya memiliki perwakilan yang cukup signifikan di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai Berkarya memperoleh lebih dari 160 kursi yang tersebar di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Ini jumlah yang sangat signifikan. Tentu dengan Partai Berkarya kami bisa bekerja sama di parlemen tingkat provinsi, kabupaten dan kota," kata Sohibul.

"Itu yang kami butuhkan dari Partai Berkarya. Mereka memberikan penguatan untuk mengkritisi pemerintah," tutur dia.

Dalam Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Tommy Soeharto didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, Ketua Dewan Kehormatan Tedjo Edhy Purdijatno, Sekjen Priyo Budi Santoso, Bendahara Umum Neneng Tuty, Wakil Ketua Umum Hasib Wahab dan Yayat Sudrajat.

Sementara, Sohibul didampingi oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/20515341/presiden-pks-partai-berkarya-bermanfaat-bentuk-opini-dan-tekan-pemerintah

Terkini Lainnya

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke