Kemendagri Akan Cabut Izin "Desa Siluman" jika Terbukti Fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan investigasi terhadap penemuan sejumlah desa di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang disebut-sebut sebagai "desa siluman" alias desa fiktif.

Jika hasil investigasi benar-benar menunjukkan desa tersebut cacat administrasi, Kemendagri memastikan akan mencabut izinnya.

"Kalau memang benar-benar fiktif, pertama kalau persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

"Tetapi kalau memang persoalan administrasinya ada yang keliru ini dan itu, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut," tuturnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Tak Ada Penyebutan Desa Fiktif atau Desa Hantu

Nata Irawan belum bisa memastikan jumlah desa yang diduga fiktif. Akan tetapi, tim investigasi yang diterjunkan disebar ke lima titik desa.

Kemendagri juga belum bisa memastikan apakah ada kucuran dana desa ke sejumlah desa tersebut.

Menurut Nata Irawan, pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut setelah seluruh proses investigasi selesai.

"Ya kita lihat dulu, kalau laporannya sudah lengkap kita baru bisa ngomong indikasi seperti itu (kucuran dana desa) terjadi atau tidak," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Sebut Desa Fiktif Ada Sebelum UU Desa Terbit

Adapun investigasi tidak dilakukan Kemendagri sendirian. Kemendagri juga menggandeng pihak kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, hingga Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Proses investigasi ditargetkan bakal rampung Jumat (15/11/2019).

"Nanti tim kami menjawab. Tetapi kalau nanti masuk lebih jauh terkait dengan dana desa itu juga tentu akan kita lihat setelah hasil tim gabungan dari Kementerian Dalam Negeri terdiri dari inspektorat jenderal, direktorat jenderal administrasi wilayah, dan tim kami sendiri dari direktorat jenderal pemerintahan desa," ujar Nata.

Baca juga: Cerita Desa Fiktif, dari Ditinggal Warga hingga Dimiliki Perusahaan Tambang

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.