Kemendagri Sebut Desa Fiktif Ada Sebelum UU Desa Terbit

Kompas.com - 12/11/2019, 15:00 WIB
Ilustrasi desa fiktif ShutterstockIlustrasi desa fiktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Nata Irawan menyebutkan, desa-desa yang disebut sebagai desa fiktif lahir sebelum Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terbit.

Oleh karena itu, kata dia, akan lebih tepat apabila desa-desa tersebut disebut sebagai desa yang sedang dalam penataan administrasi dibandingkan sebagai desa fiktif.

"UU tentang desa kan baru lahir. Setelah lahir UU desa, kami membuat Peraturan Mendagri tentang desa, syaratnya jumlah penduduk," kata Nata saat dihubungi, Selasa (12/11/2019).

Baca juga: Cerita Desa Fiktif, dari Ditinggal Warga hingga Dimiliki Perusahaan Tambang

Dia mengatakan, desa-desa yang ada sebelum UU Desa tetap diakui keberadaannya oleh pemerintah dan merupakan desa yang sah.

"Kecenderungannya (desa yang saat ini disebut fiktif) seperti itu (ada sebelum UU desa). Tapi kami belum dapat data dari lapangan karena tim kami sedang di lapangan," kata Nata.

Saat ini Kemendagri juga sudah menerjunkan tim yang berjumlah 13 orang ke 5 desa di Konawe, Sulawesi Tenggara yang disebut sebagai desa fiktif, untuk melihat persoalan sesungguhnya.

Baca juga: Soal Desa Fiktif, Ganjar Pranowo: Sudahlah, Itu Kasus Lama

Pihaknya juga tengah membahas persoalan desa fiktif ini dengan kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Desa.

"Kami dari berbagai komponen di Kemendagri, inspektur jenderal, dirjen adwil dan dirjen desa termasuk kami mengundang dari Provinsi dan Kabupaten Konawe. Kami ingin tahu dulu yang sebenarnya," lanjut dia.

Baca juga: Mengenal Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa...

Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui persoalan sebenarnya dari munculnya permasalahan desa fiktif tersebut.

Selain itu juga agar berita yang muncul ke publik tidak simpang siur.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa.

Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun.

Baca juga: Duduk Perkara 3 Desa Fiktif di Konawe, Kesamaan Nama dan Pemekaran Wilayah

"Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Keberadaan aliran uang dana desa yang rutin dikucurkan ini, menurut Sri Mulyani, membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum dengan membentuk desa baru.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

UPDATE 7 Juni: 1.010 WNI Positif Corona, 601 Orang Sembuh

Nasional
RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

RS Wisma Atlet Rawat 544 Pasien Positif Covid-19 dan Seorang PDP

Nasional
Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Menko PMK: New Normal Bukan Berarti Seenaknya

Nasional
Seorang Terduga Teroris Meninggal di RS Polri karena Sakit, Ini Penjelasan Polisi

Seorang Terduga Teroris Meninggal di RS Polri karena Sakit, Ini Penjelasan Polisi

Nasional
Cucu ke-25 Lahir, Wapres Ma'ruf Amin Kirim Doa Lewat Video Call

Cucu ke-25 Lahir, Wapres Ma'ruf Amin Kirim Doa Lewat Video Call

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X