Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Zakat Dapat Tutup Ketimpangan Ekonomi

Kompas.com - 05/11/2019, 14:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, zakat merupakan salah satu faktor penting untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi. 

Hal itu ia sampaikan saat membuka World Zakat Forum di Crown Plaza Hotel, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/11/2019).

"Saya meyakini, apabila dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi variabel penutup terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Maruf Amin Buka Konferensi Forum Zakat Dunia 2019 di Bandung

Ia menyebut, saat ini diperkirakan potensi zakat yang bisa dikelola mencapai Rp 230 triliun. Dari potensi yang sangat besar tersebut, baru 3,5 persen (Rp 8 triliun) yang dikelola.

Menurut dia, hal Itu menunjukkan masih sangat besar potensi zakat yang belum terkelola.

Ma'ruf juga mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima, dalam lima tahun terakhir pengumpulan zakat nasional tumbuh sekitar 24 persen.

Meskipun telah bertumbuh baik, Ma'ruf menilai perlu dilakukan terobosan agar lebih baik lagi karena jumlah itu masih sangat jauh dari potensi zakat yang ada.

Ia menyatakan, berbagai upaya perlu untuk terus dilakukan, misalnya meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat (muzzaki) dengan cara yang lebih baik.

Baca juga: PPP Kantongi 13 Nama Bakal Calon Wali Kota Tangsel, Salah Satunya Anak Maruf Amin

Bentuknya bisa dengan menggunakan teknologi informasi berbasis digital dalam pengelolaan zakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan yang semakin tinggi dari muzakki.

"Saya melihat, selama ini tata kelola pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat sudah cukup baik. Tapi ke depan apa yang sudah dilakukan sekarang harus dipacu agar lebih baik lagi," ujar dia.

"Tata kelola manajeman yang baik merupakan kunci utama dalam mendorong peningkatan upaya pengumpulan zakat. Perbaikan teta kelola ini bisa melalui penyempurnaan sistem manajemen, peningkatan kapasitas pengelola, serta sistem monitoring dan evaluasi yang baik," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com