Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azis Syamsuddin: Tak Ada yang Larang Jadi Caketum Golkar, tapi...

Kompas.com - 04/11/2019, 16:23 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Azis Syamsuddin menegaskan bahwa seseorang yang mengingkari janjinya pasti akan mendapatkan balasan.

Pernyataan ini merupakan respons dari sinyal Bambang Soesatyo yang akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas), Desember 2019.

"Biar yang mengingkari biar Allah yang melaknatnya," kata Azis saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Jelang Munas Golkar, Dukungan Mengerucut ke Airlangga

Azis mengatakan, Bambang sebelumnya sudah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Diketahui, selain Bambang, Airlangga juga akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar.

Meski demikian, Azis yang merupakan tim sukses Airlangga dalam Munas Golkar mendatang sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi topik perbincangan di antara keduanya saat itu.

"Nah itu, yang tahu antara Pak Airlangga, Pak Bamsoet sama Allah yang tahu," ujar Azis.

Azis dan kawan-kawan mengaku belum mengantisipasi apabila Bambang maju sebagai caketum Golkar pada Munas mendatang. Sebab, hal itu merupakan hak setiap kader partainya.

"Tidak ada yang bisa melarang orang untuk maju (jadi caketum). Tapi kalau melanggar komitmen, kan biar masyarakat yang menilai, biar Allah yang melaknat. Kan gitu," lanjut Azis.

Baca juga: 3 Bulan Jelang Munas Golkar, Airlangga Resmikan Tim dan Rumah Pemenangan

Ia menambahkan, internal partai telah memutuskan bahwa rapat pleno partai akan digelar pada Selasa (5/11/2019).

Dalam rapat pleno, Selasa besok, partainya akan memutuskan sejumlah agenda partai ke depan, termasuk Munas.

"Tahapannya iya, kan nanti diputuskan dalam pleno, tanggal 5 (November) itu. Agendanya apa, disepakati dalam pleno," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo akan maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Munas bulan Desember 2019.

Nusron mengatakan, Bambang maju menjadi caketum atas permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat 1 dan 2.

Baca juga: Ketua DPP Golkar Berharap Bambang Soesatyo Tak Ingkari Komitmennya kepada Airlangga

"Pak Bamsoet hanya menjalankan amanah dari DPD 1 dan dan DPD 2. Amanat DPD 1 dan DPD 2 meminta Pak Bamsoet maju (jadi caketum). Enggak mungkin (mundur)," kata Nusron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019).

"Sebagai kader, itu mengingkari dan mengkhianati desakan dan keinginan serta amanat dari kader di tingkat bawah. Apalagi kader di tingkat bawah itu sah terhadap masa depan partai," lanjut dia.

Nusron menambahkan, Golkar memiliki watak yang kompetitif antara satu kader dan kader lainnya.

Menurut dia, kompetensi antara kader partai dalam pemilihan caketum akan lebih baik dibandingkan aklamasi. 

 

Kompas TV Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo melarang ASN di Kemenpan RB memakai cadar. Aturan ini bersifat wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya. "Kalau di saya (Kemenpan RB setiap ASN) wajib jangan pakai cadar. Begitu keluar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara bebas," ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (4/11/19). Tjahjo menegaskan, masing-masing kepala daerah, pimpinan lembaga, dan kementerian miliki hak untuk mengatur pegawainya. Hal tersebut termasuk dalam mengatur cara berpakaian ketika pegawai di kantor. #TjahjoKumolo #Cadar #CelanaCungkring
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com