Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti Yakin KKP Moncer di Bawah Edhy Prabowo

Kompas.com - 23/10/2019, 15:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan selamat atas dilantiknya Edhy Prabowo sebagai penggantinya.

Ucapan selamat tersebut disampaikan Susi melalui akun Twitter-nya, @Susipudjiastuti pada Rabu (23/10/2019).

"Selamat atas dilantiknya Bapak Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan & Perikanan RI," tulis Susi.

Baca juga: Susi: Pak Edhy Kenal KKP dengan Baik, Saya Yakin Laut Semakin Berdaulat

Susi mengatakan, Edhy telah mengenal KKP dengan seluruh program dan perjuangannya.

Ia pun meyakini kementerian tersebut semakin moncer di tangan Edhy.

"Saya yakin di bawah komando Pak Edhy, Laut & Perikanan Indonesia akan semakin Berdaulat, Berkelanjutan & Berkesejahteraan," kata Susi.

Diberitakan, Presiden Jokowi melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menggantikan Susi.

Edhy memiliki latar belakang partai politik. Ia adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

 

Kompas TV Dari sejumlah nama menteri Jokowi-Ma’ruf Amin, KPK mencatat ada beberapa nama menteri yang pernah diperiksa lembaga antirasuah. KPK tidak membeberkan secara jelas mengenai nama yang dimaksud. Berikut 4 nama menteri yang setidaknya pernah diperiksa KPK. Ida Fauziah pernah diperiksa KPK terkait kasus suryadharma Ali pada 2014. Kasusnya mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan dana setoran awal haji untuk biayai pejabat kemenag naik haji. Saat ini, Ida menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Zainudin Amali pernah diperiksa KPK pada 2014 lalu. Zainudin mengakui ada permintaan uang Rp 10 miliar terkait sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur. Pada 2018, Zainudin pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekjen Kementerian ESDM Wardoyo Karno. Zainudin kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Abdul Halim Iskandar pernah dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Bupati Nganjuk. Terkait kasusnya, Abdul Halim menyebut dirinya sudah clear dan tidak terlibat. Abdul kini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Yasonna Laoly adalah salah satu tokoh yang pernah diperiksa terkait kasus e-KTP. Yasonna terlihat beberapa kali penuhi panggilan KPK. Terakhir, pada Juni 2019 lalu, Yasonna dipanggil KPK sebagai saksi untuk Markus Nari yang merupakan tersangka kedelapan kasus e-KTP. Yasonna kembali menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. #MenteriJokowi #KabinetIndonesiaMaju #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com