Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kamrussamad Minta Jokowi Pilih Menteri yang Berani Buat Terobosan dan Inovatif

Kompas.com - 21/10/2019, 09:46 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan Presiden Jokowi harus memilih menteri yang berani mengambil keputusan yang bersifat terobosan dan inovatif.

"Pemilihan menteri seperti itu penting guna mewujudkan percepatan janji program Presiden Jokowi yang disampaikan saat pidato pertama," ujar Kamrussamad seperti dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/10/2019).

Kamrussad sendiri mengatakan itu usai menghadiri Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden Jokowi, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Apa yang disampaikannya merupakan tanggapan atas pidato pertama Jokowi  setelah mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia.

Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam pidato itu, Presiden Joko Widodo memaparkan Harapan Indonesia 2045.

Mimpi besar Presiden Jokowi

Jokowi menargetkan Indonesia akan menjadi lima besar negara maju dunia pada 2045 dengan pendapatan perkapita Rp 27 juta per bulan atau Rp 325 juta per tahun.

Selanjutnya, posisi kemiskinan ditargetkan mendekati 0 persen dengan pendapatan domestik bruto (PDB) mencapai 7 miliar dollar AS.

Kamrussamad melanjutkan, ini merupakan sebuah mimpi besar. Menurut dia, Jokowi berusaha menunjukkan roadmap masa depan Indonesia untuk 25 tahun ke depan atau 100 tahun kemerdekaan.

Baca juga: Puan Bicara soal Kinerja Kabinet Kerja Jokowi-JK

Jokowi pun memiliki waktu lima tahun untuk bisa memiliki andil dalam pembuktian arah pembangunan Indonesia ke depan tersebut.

Ada lima fokus prioritas Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan, dua di antaranya adalah SDM unggul dan infrastrutktur yang menghubungkan akses produksi ke distribusi.

Tiga fokus lainnya adalah sederhanakan regulasi dengan usulkan Undang Undang Cipta Lapangan kerja, Undang Undang Pemberdayaan UMKM, dan peyederhanaan birokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com