Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendahulukan Partai Pendukung dalam Memilih Menteri Dinilai Tak Relevan Lagi untuk Jokowi

Kompas.com - 10/10/2019, 12:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai sudah tak relevan lagi bagi Presiden Jokowi untuk mendahulukan partai pengusung maupun partai non-pengusung dalam mengisi postur kabinet periode 2019-2024.

Menurut Adi, yang seharusnya menjadi fokus presiden adalah seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih untuk masuk kabinet kerja.

"Tak relevan lagi apakah menteri harus diutamakan partai pengusung atau tidak, tetapi seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (10/10/2019).

"Kriteria kabinet sudah seharusnya diisi oleh jajaran menteri yang berintegritas, punya basis kompetensi yang memadai dalam bekerja dan kepemimpinan," sambungnya.

Baca juga: Dalam Waktu Dekat, Jokowi Bertemu Ketum Parpol dan Kandidat Menteri Bahas Kabinet

Adi juga menekankan, presiden juga tak perlu risau soal persentase mana yang lebih banyak antara politisi dan non politisi. Yang terpenting, lanjutnya, orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Ia menduga Jokowi sudah punya rancangan kebutuhan yang dapat memetakan apa-apa saja yang dinginkan dalam rencana perubahan yang dikehendaki dalam lima tahun ke depan.

Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

"Untuk itu, partai-partai maupun ormas bukan semata-mata mengirim orang dalam konteks keterwakilan politik, melainkan harus memilih kader terbaiknya yang bisa memenuhi standar integritas dan kompetensi yang dibutuhkan," imbuh Adi.

Baca juga: Pengamat: Tak Masalah jika Jokowi Tak Beri Kursi Menteri ke Gerindra

Diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto, Selasa (8/10).

Baca juga: Soal Menteri dari Gerindra, Jokowi Disarankan Fokus pada Partai Pengusung

Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Senin (7/10).

Kompas TV Partai Gerindra menawarkan konsep ketahanan pangan kepada Presiden Joko Widodo. Gerinda pun tidak menutup peluang jika mendapat tawaran sebagai Menteri Pertanian sesuai konsep ketahanan pangan yang ditawarkan ke pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco mengakui ada komunikasi dengan pemerintahan Jokowi. Namun tidak soal posisi Menteri Pertahanan atau Menkopolhukam. Melainkan soal ketahanan pangan yang berkaitan dengan posisi Menteri Pertanian. Sufmi menyatakan jika ada tawaran masuk kabinet maka akan diputuskan dalam rakornas Gerindra. #Gerindra #MenteriPertanian #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com