Mendahulukan Partai Pendukung dalam Memilih Menteri Dinilai Tak Relevan Lagi untuk Jokowi

Menurut Adi, yang seharusnya menjadi fokus presiden adalah seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih untuk masuk kabinet kerja.

"Tak relevan lagi apakah menteri harus diutamakan partai pengusung atau tidak, tetapi seperti apa kriteria orang-orang yang dipilih," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (10/10/2019).

"Kriteria kabinet sudah seharusnya diisi oleh jajaran menteri yang berintegritas, punya basis kompetensi yang memadai dalam bekerja dan kepemimpinan," sambungnya.

Adi juga menekankan, presiden juga tak perlu risau soal persentase mana yang lebih banyak antara politisi dan non politisi. Yang terpenting, lanjutnya, orang yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

Ia menduga Jokowi sudah punya rancangan kebutuhan yang dapat memetakan apa-apa saja yang dinginkan dalam rencana perubahan yang dikehendaki dalam lima tahun ke depan.

"Untuk itu, partai-partai maupun ormas bukan semata-mata mengirim orang dalam konteks keterwakilan politik, melainkan harus memilih kader terbaiknya yang bisa memenuhi standar integritas dan kompetensi yang dibutuhkan," imbuh Adi.

Diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto, Selasa (8/10).

Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Senin (7/10).