Dalam Waktu Dekat, Jokowi Bertemu Ketum Parpol dan Kandidat Menteri Bahas Kabinet

Kompas.com - 09/10/2019, 10:23 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik pengusung untuk membahas susunan kabinet.

"Dalam waktu dekat tentu saja Bapak Jokowi akan bertemu para ketum secara terpisah, tapi juga kemudian para kandidat calon menteri tersebut," ujar Hasto saat ditemui di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).

Hasto mengatakan, sedianya Jokowi dan para ketum parpol sudah membahas pembentukan kabinet. Namun, ke depan akan lebih intensif lagi pembahasannya.

Baca juga: Prabowo Disebut Sudah Siapkan Calon Menteri untuk Kabinet Jokowi

Menurut Hasto, pertemuan Jokowi dengan para ketum parpol dan kandidat menteri penting dilakukan untuk mendalami rekam jejak dan kualitas.

Dengan demikian, kandidat menteri yang terpilih nantinya tak bermasalah dan mampu bekerja optimal.

"Karena bagaimanapun juga Presiden harus memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan atau nama-nama yang akan dipilih oleh Presiden sendiri yang berasal dari kalangan fungsional ataupun dari kepala daerah yang memiliki prestasi," ujar Hasto.

"Ataupun para tokoh-tokoh sesuai bidangnya. Semua dipastikan komitmennya dalam menjalankan visi-misi Presiden," kata dia.

Baca juga: PDI-P Minta Jokowi Dahulukan Partai Pengusung untuk Isi Kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober.

Selepas itu, mereka akan segera mengumumkam susunan kabinet periode 2019-2024 kepada publik.

Jokowi sebelumnya sudah mengungkap komposisi Kabinet Kerja yang terdiri dari kalangan profesional dan mewakili partai politik.

Menurut dia, sebagian besar atau 55 persen berasal dari kalangan profesional. Sebesar 45 persennya akan diberikan ke partai politik.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kabinet Kerja akan diisi oleh menteri muda. Bahkan, ada yang berusia di bawah 30 tahun.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X